Keranjang bambu seukuran galon air mineral di Pameran Kemilau Daya Saing Produk Pertanian yang di gelar di Jakarta, Jumat (10/10), dipenuhi buah sawo kapas.
Buah itu merupakan hasil panen dari petani di Sukatali, Sume dang, Jawa Barat. Kepala Badan Ketahanan Pangan yang sekaligus Kepala Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Jawa Barat, Dewi Sartika mengatakan, sawo kapas merupakan salah satu komoditas yang telah memperoleh sertifikat Prima Tiga.
Sertifikat Prima Tiga merupakan peringkat penilaian un tuk usaha tani yang menya ta kan produknya aman dikonsumsi. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan ke amanan makanan, sertifikasi produk pertanian menjadi kewajiban un tuk menembus pasar global.
"Syarat komoditas agar da pat diekspor atau masuk ke swalayan, yakni memiliki sertifikasi Prima Tiga," kata Dewi kepada Republika di Jakarta, Jumat (10/10).
Dewi menuturkan, Peme rin tah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sejak empat tahun terakhir memberikan fa silitas pendanaan untuk mendukung program sertifikasi per tanian.
Dana tersebut dialo kasikan dari anggaran APBD yang jumlahnya variatif setiap tahun.Pada 2012 dan 2013, Pemprov Jabar menganggarkan ma sing-masing Rp 680 juta dan Rp 900 juta. Pada 2014 anggar an turun men jadi Rp 500 juta.
Penurunan tersebut, kata Dewi, karena sebagian anggar an terserap untuk pembiayaan pe milu. Kendati demikian, ta hun 2015 mendatang ia optimistis anggaran sertifikasi ba kal kembali naik. "Gubernur Jawa Barat sudah mengisya rat kan akan meningkatkan (ang garan sertifikasi) dua kali lipat dibanding tahun ini," ujarnya.
Model bantuan yang diberi kan OKKPD berupa fasilitasi uji laboratorium pada komoditas yang akan disertifikasi. Petani berhak memperoleh bantuan uji laboratorium dengan maksimal lima residu pestisida perkomoditas.
Tak hanya itu, OKKPD juga memberikan pendampingan kepada kelompok-kelompok tani dalam menyusun penca tat an bu di daya tanaman. Sayangnya, kesadaran petani masih rendah dalam mencatat. "Mereka kurang telaten," kata Dewi.
Dewi mengungkapkan bah wa keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan masih menjadi kendala dalam mela ku kan sertifikasi produk. Hing ga saat ini, OKKPD hanya memiliki tujuh auditor. Padahal, se kitar 900 pelaku usaha pertanian yang berpotensi untuk disertifikasi di Jawa Barat.
Selama empat ta hun terakhir baru ada 190 pelaku usaha tani yang menempuh uji sertifikasi. "Dari jumlah itu 165 di antaranya lolos uji sertifikasi,"ujarnya.
Terpisah, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriyawan mengakui selama lima tahun terakhir Kementerian Pertani an fokus pada program pemenuhan kebutuhan pangan. Aki batnya, perhatian terhadap mutu produk pertanian menjadi tersisihkan.
"Menjelang MEA 2015, tidak ada tawar-menawar lagi berkenaan keamanan produk pertanian," ka tanya.
rep:c88, ed: nur aini
Ikuti Whatsapp Channel Republika