JAKARTA -- Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sepakat menolak gugatan sengketa Pilpres 2014 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kamis (21/8).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu pengusung pasangan Prabowo-Hatta menghormati putusan MK tersebut.
Sekretaris Jenderal DPP PPP Romahurmuziy menyatakan, partainya akan membantu pemerintahan Jokowi-JK untuk menyejahterakan rakyat. Namun, Romy, sapaan akrab Romahurmuziy, belum bisa memastikan posisi PPP dalam pemerintahan mendatang.
"Di dalam dan di luar pemerintahan bagi PPP masih belum menjadi isu ke depan,"ujar Romy, Jumat (22/8).
Sejauh ini Romy mengakui, PPP memang masih menjadi bagian dari Koalisi Merah Putih. Namun, Romy mengakui, perjuangan untuk memenangkan Prabowo-Hatta sudah berakhir. "The game is over, seluruh kontestasi dalam rangka pesta demokrasi ini selesai sudah," kata Romy.
Kader Partai Demokrat yang tergabung dalam Spirit Demokrat menga takan, jika nantinya Partai Demokrat berkoalisi dengan kubu Jokowi-JK, itu harus tanpa syarat. "Kalaupun Jokowi atau PDIP mengajukan koalisi ke Partai Demokrat dan ada keputusan resmi partai kita bergabung, koalisi tersebut harus tidak bersyarat, termasuk di parlemen dan pemerintahan," kata Muhammad Husni Thamrin, anggota Spirit Demokrat, kemarin.
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan partainya akan menjadi kekuatan penyeimbang. "Partai Demokrat akan independen dan menjadi penyeimbang. Kami tidak haus kekuasaan," kata SBY melalui akun Twitter res minya.
Direktur Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pilihan Demokrat menjadi partai penyeimbang pada pemerintahan Jokowi-JK hanya untuk mengamankan posisi SBY dan Demokrat secara politik. "Keuntungan mengatakan sebagai partai penyeimbang agar dapat bergerak secara fleksibel dan dinamis," kata Yunarto.
Ketua Badan Pemenangan Pilpres PDI Perjuangan Puan Maharani menyatakan, PDIP terbuka menerima kekuatan baru yang ingin merapat. rep:Irfan Fitrat/c92/c83/antara, ed:andri saubani