JAKARTA — Ratusan massa dari masyarakat Tangerang Raya menyerbu Mabes Polri. Mereka menolak kebijakan gubernur Banten yang menghendaki masuknya Polresta Tangerang ke dalam wilayah hukum Polda Banten.

Inisiator penolakan kebijakan gubernur Banten yang juga koordinator aksi, Ibnu Jandi, mengatakan, pihaknya menolak kebijakan Gubernur Banten Rano Karno yang meminta agar Polresta Tangerang masuk ke dalam wilayah hukum Polda Banten. Sebab, tidak ada koordinasi dengan bupati dan wali kota di Tangerang. "Seharusnya dia komunikasikan dulu. Soalnya yang mengetahui wilayah itu bupati dan wali kota," katanya.

Dia melanjutkan, sosialisasi juga tidak pernah dilakukan. Bahkan, masyarakat Tangerang Raya tidak pernah setuju dengan kebijakan yang diusulkan Gubernur Rano. "Kita tidak setuju. Tanpa sosialisasi dia langsung bilang mau menarik Polresta Tangerang untuk masuk wilayah hukum Polda Banten," katanya menegaskan.

Sejak tahun 1980 Mabes Polri sudah menetapkan, situasi Kamtibmas di wilayah Bekasi, Tangerang, dan Depok merupakan tanggung jawab Polda Metro Jaya. "Ini sudah jelas. Mengapa harus diganti?" katanya. n antara ed: erdy nasrul

Ikuti Whatsapp Channel Republika