BANDUNG –– Pada 2017, pemerintah pusat akan membebankan sebagian pembiayaan BPJS Kesehatan ke kabupaten/kota. Namun, mayoritas kabupaten/kota di Jabar tak sanggup karena nilainya cukup besar. Pa dahal, pendapatan asli daerah (PAD) kabupa ten/kota di Jabar banyak yang masih rendah.
"Rata-rata kabupaten/kota mengeluh kalau harus ikut membiayai BPJS, soalnya nilai nya besar,'' ujar Ketua Komisi E DPRD Jabar, Didin Supriadin, Senin (30/6). Dia mencontohkan, PAD Tasikmalaya jumlahnya hanya Rp 100 miliar. Sementara, BPJS Kesehatan yang harus dikeluarkan minimal Rp 40 miliar. Jadi nantinya, kata Didin, anggaran tersebut habis hanya untuk BPJS Kesehatan saja. "Kalau habis untuk BPJS, anggaran yang lainnya bagaimana," katanya.
Menurut Didin, hampir semua daerah berharap anggaran BPJS Kesehatan tetap dianggarkan oleh pusat. Karena, kebijakannya dari pusat jadi harus bisa dianggarkan oleh mere ka. "Secara prinsip, harapannya, jaminan kesehatan masyarakat ini masih bisa terlayani tanpa kendala," katanya.
Dari hasil evaluasi Komisi E DPRD Jabar, sejauh ini, BPJS Kesehatan sudah cukup bagus. Kelemahannya, hanya padasisi sosialisasi oleh BPJS dan yang memiliki peranan. Karena, hingga saat ini, masih banyak masya rakat yang tak paham apa itu BPJS. "Bahkan, setingkat Kepala Desa atau Camat saja banyak yang tak tahu soal BPJS," kata nya.
Dikatakan Didin, apotik pun berperan dalam memberikan layanan BPJS Kesehatan. Karena, semua pengadaan obat-obatan melibat kan apotik. Jadi, masing-masing pihak harus memiliki tanggung jawab agar ke tak ada persoalan sekecil apa pun.
Didin mengatakan, pelaksanaan BPJS masih terkendala anggaran. Karena, kata dia, anggaran baru turun bulan kemarin sehingga ada puskesmas yang nombokin biaya.
Namun demikian, menurut Didin, BPJS Kesehatan harus dipertahankan dan terus di perbaiki. Karena, dari pantauan Komisi E ke kota/kabupaten, tanggapan masyarakat luar biasa terhadap BPJS ini. "Trendnya mening kat walaupun dari sisi sosialisasi masih rendah," katanya. rep:arie lukihardianti ed: agus yulianto
Ikuti Whatsapp Channel Republika