REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah akan mempercepat pemilihan Kapolri pada tahun ini. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, Kapolri Jenderal Timur Pradopo sejatinya baru pensiun awal tahun depan. Namun, masa jabatannya akan dipercepat karena kepentingan Pemilu 2014.
“Mengingat bahwa pentingnya penyelenggaraan keamanan Pemilu 2014 maka akan jadi pertimbangan pula (percepatan pemilihan Kapolri),” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (11/4).
Ia mengatakan, sebagai pemimpin tertinggi di kepolisian, sosok Kapolri yang baru nantinya perlu mendapatkan ruang dan waktu beradaptasi. Dengan begitu, Kapolri yang baru nanti bisa cukup untuk berkonsolidasi secara internal untuk pengamanan pemilu.
“Posisi Kapolri bisa mendapatkan waktu yang cukup untuk melakukan konsolidasi ke dalam pengamanan pemilu, khususnya di 2014,” katanya.
Jika mengikuti tahapan normal, pengganti Timur Pradopo akan memegang tongkat komando Polri di tengah masa Pemilu 2014. Atas dasar itulah, pemerintah memilih untuk mempercepat pemilihan Kapolri baru.
Selain pemilihan Kapolri yang dipercepat, presiden juga akan menunjuk Panglima TNI baru pengganti Laksamana Agus Suhartono. Tahun ini, Agus memasuki masa pensiunnya.
Julian menegaskan tidak ada kaitannya percepatan ataupun penggantian tampuk pimpinan tersebut dengan sejumlah kasus yang terjadi, seperti penyerangan Lapas Cebongan Sleman, Yogyakarta. Menurutnya, pergantian posisi TNI dan Kapolri adalah hal yang wajar, mengingat masa pensiun dan juga persiapan pemilu.
Menyusul percepatan pergantian Kapolri, kandidat calon Tribrata Satu mulai bermunculan. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menilai barisan jenderal bintang tiga yang kini aktif di Mabes Polri berpeluang besar menjadi pengganti Timur. Namun, jenderal bintang tiga yang bisa melenggang haruslah memiliki selisih masa pensiun minimal dua tahun setelah tahun 2013.
Dengan syarat tersebut, tiga nama pun muncul sebagai kandidat Kapolri baru, yakni Komjen Sutarman, Komjen Anang Iskandar, dan Budi Gunawan. Selain ketiga nama tersebut, masih ada sosok jenderal bintang dua, yakni Irjen Suparni Parto dan Irjen Putut Eko Bayu Seno.
Selain itu, Republika sempat menanyakan secara khusus kepada Anang Iskandar yang masuk sebagai kandidat Kapolri. Pria yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini mengelak ketika ditanya soal peluangnya menjadi Kapolri. “Jangan tanya sama saya. Tanya saja sama anak buah saya,” ujarnya.
Deputi Hukum dan Kerja Sama BNN Bali Moniaga turut angkat suara soal kemungkinan atasannya dipilih sebagai Kapolri. “Pak Anang siap-siap saja. Tapi, untuk saat ini masih fokus pada BNN dalam usaha pemberantasan narkoba,” kata Moniaga.
Di sisi lain, nama Komjen Sutarman mencuat sebagai kandidat Kapolri. Sutarman yang kini menduduki jabatan Kabareskrim telah malang melintang sebagai Kapolda di sejumlah daerah strategis. Dia pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metro Jaya.
Sedangkan, nama jenderal bintang dua, seperti Putut Eko Bayu Seno, juga diperhitungkan karena juga pernah memegang jabatan Kapolda Jawa Barat dan kini menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Putut sendiri adalah mantan ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Terkait hitung-hitungan peluang calong pengganti Timur, anggota Kompolnas Edi Hasibuan menilai bahwa jenderal paling seniorlah yang berpeluang melenggang. “Pastyinya jenderal yang paling senior memiliki peluang. Tapi, semuanya tergantung kepada presiden yang memiliki wewenang untuk memilih Kapolri baru,” ujar Edi. n esthi maharani/c60 ed: abdullah sammy
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika