REPUBLIKA.CO.ID, DPR melalui sidang paripurna resmi menyetujui penunjukan Komjen Pol Sutarman sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terpilih untuk menggantikan Jenderal Timur Pradopo yang akan memasuki masa pensiun. Sebelum menjadi Kapolri terpilih, Sutarman menjabat kepala Bareskrim Polri. Sutarman dinilai akan menghadapi tantangan berat pada 2014 nanti.
Sebelum ditetapkan sebagai Kapolri, DPR memberikan banyak catatan kepada Komjen Pol Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri. Catatan ini sebagai pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Sutarman setelah dilantik sebagai Kapolri.
Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli membacakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi III terhadap Sutarman. Dalam laporannya, Pieter menyatakan, seluruh fraksi di Komisi III menyetujui Sutarman sebagai calon tunggal Kapolri mendatang.
Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, menilai, Sutarman akan menghadapi tantangan besar sebagai Kapolri. Bahkan, Trimedya memprediksi Sutarman hanya menjabat selama satu tahun ke depan. “Pak Sutarman ini yang paling tidak enak posisinya jadi Kapolri, nasibnya (sebagai Kapolri) bisa berjangka satu tahun, atau bisa dua tahun. Kalau ia tidak pintar menjaga diri dan netralitas sebagai Kapolri, nasib kariernya bisa satu tahun saja,” kata Trimedya.
Menurutnya, Sutarman harus bersikap netral sebagai Kapolri dan mampu menjaga netralitas lembaga Polri dalam menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014. Sutarman juga diminta pandai membawa diri dan berkomunikasi di antara elite politik. Ia pun disarankan agar mampu menjaga netralitas dan tidak membawa lembaga Polri masuk salah satu kekuatan politik.
Karier Sutarman, Trimedya menjelaskan, pada masa depan dinilai bergantung pada netralitasnya sebagai Kapolri baru. Apalagi, dalam pengamanan Pemilu 2014. Panasnya suhu politik nasional jelang bergulirnya pemilu dinilai menjadi tantangan bagi Sutarman untuk dapat menjamin netralitas institusi Polri. “Bila gagal menjaga netralitas tersebut, ancaman seriusnya adalah pencopotan jabatan sebagai Kapolri lebih cepat dari usia pensiunnya yang tersisa dua tahun lagi,” ujarnya.
Trimedya juga mengatakan, bila Komjen Pol Sutarman berhasil menjaga netralitas sebagai Kapolri selama mengiringi jalannya Pemilu 2014, pengganti Jenderal Pol Timur Pradopo itu sangat mungkin melanjutkan jabatan Kapolri hingga 2015.
“Pak Sutarman itu kan mengantarkan Pileg dan Pilpres 2014. Siapa pun yang berkuasa nanti pada 2015 kalau masih percaya sama dia, ya jabatan Kapolrinya dilanjutkan. Tapi, kalau tidak dipercaya, ya ‘digunting’, tidak bisa jadi Kapolri lagi dia pada 2014,” katanya.
Sebelum terpilih sebagai Kapolri, Sutarman menyampaikan tiga janji yang akan dituntaskan bila terpilih sebagai Kapolri. Tiga janji itu disampaikan ketika Sutarman menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) akan terus menagih janji-janji tersebut untuk ditepati seandainya Komjen Pol Sutarman menjabat sebagai Kapolri.
Kompolnas telah mencatat tiga janji Sutarman yang cukup penting, yakni reformasi internal Polri, keseriusan pemberantasan korupsi, dan menjaga netralitas korps Bhayangkara pada saat Pemilu 2014 nanti.
Selain itu, ada PR yang harus segera diselesaikan Sutarman, yakni menuntaskan kasus perusakan fasilitas Polri dan penembakan terhadap anggota Polri. Penyelesaian kasus ini seharusnya menjadi prioritas karena terkait dengan kewibawaan Polri. Bila tak ditangani dengan serius maka dapat mengurangi rasa percaya diri anggota polisi di lapangan.
Selama Januari-Juni 2013, terdapat 58 fasilitas Polri yang dirusak dan dibakar masyarakat dalam 14 peristiwa konflik. Meski, tidak semua perusakan itu ditujukan langsung kepada institusi Polri.
Penanganan kasus perusakan ini memang perlu metode tersendiri dan ekstra hati- hati, mengingat yang dihadapi adalah massa. Namun, membiarkan kasus ini berlarut bisa memicu keberanian untuk merusak fasilitas Polri kian menjadi.
Kasus yang tak kalah pelik adalah pengungkapan kasus penembakan kepada polisi. Kasus ini menjadi tantangan bagi Kapolri baru. Meski Sutarman berpengalaman di lapangan—menjabat kapolda di tiga wilayah—dan memiliki kemampuan di segala fungsi kepolisian, penyelesaian kasus itu akan ditunggu publik.
Trimedya membenarkan tantangan besar yang dihadapi Sutarman, yaitu bagaimana meningkatkan citra dan kepercayaan publik terhadap lembaga Polri. Kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun karena kinerjanya dinilai belum memberikan kepuasan kepada publik.
Anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, Bambang Soesatyo, mendesak SBY segera melantik Sutarman. Desakan itu agar tidak terjadi kekosongan kewibawaan di dalam Mabes Polri.
Bambang menambahkan bahwa Sutarman merupakan sosok yang dipilih Presiden secara tepat. “Karena, dari jenjang kepangkatan, jam terbang, calon Kapolri kali ini lebih memenuhi syarat dibandingkan dengan yang lalu, yakni calon Kapolri tersebut naik dua tingkat dari angkatannya,” ujar Bambang.
Menurutnya, Komjen Pol Sutarman merupakan Kapolri dengan masa jabatan yang menantang. Alasannya periode kepemimpinan Sutarman di Polri beriringan dengan tahun politik, waktu terjadi pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.
Selain itu, Kapolri terpilih, Komjen Pol Sutarman, mengaku siap mengungkap sosok misterius Bunda Putri kalau diminta. “Ya, kalau Polri diminta untuk ikut mencari, kita siap,” kata Sutarman di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (22/10).
Menurut Sutarman, sosok Bunda Putri yang disebut dalam persidangan Tipikor harus diusut jika diperlukan. “Sosok Bunda Putri yang disebut mantan presiden PKS, memang muncul di persidangan, kita perlu saksi apa nggak tergantung persidangan,” ujarnya.
Sutarman juga menekankan komitmennya untuk terus mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia setelah disetujui oleh DPR sebagai Kapolri yang baru menggantikan Jenderal Timur Pradopo.
Sejumlah pembaca Republika memberikan komentar beragam. Ada yang menilai Kapolri terpilih mampu menangani sejumlah kasus, mampu bersikap netral, dan bisa meningkatkan citra Polri di mata publik. Sebaliknya, ada juga yang masih pesimistis, bahkan berpendapat Kapolri tidak mampu menjadi pengayom dan pelindung publik.
Yang pasti, pergantian petinggi Polri diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi, karakter masyarakat Indonesia sangat beragam. Dengan semangat Bhineka Tunggal Ika, Polri diharapkan mampu memajukan masyarakat Indonesia di segala bidang. Tetap maju Polri. Sutarman harus didorong mewujudkan harapan masyarakat luas.
Pembaca Republika dapat mengirimkan komentar melalui laman Republika Online dan surat elektronik [email protected], [email protected], dan [email protected] n ed: zaky al hamzah
Berita-berita lain bisa dibaca di harian Republika. Terima kasih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika