JAKARTA -- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mewacanakan penambahan tiga komisi baru untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur kementerian Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla. Pimpinan tiga komisi baru tersebut berpeluang untuk diisi oleh anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
"Bisa itu, ngomong saja baik-baik, daftar dulu di alat kelengkapan nanti musyawarah untuk mufakat," kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (3/11).
Menurut Fahri, kajian pemekaran komisi baru di DPR dapat selesai dalam waktu satu minggu dengan catatan semua ikut terlibat. Fahri juga berpendapat bahwa KIH tidak perlu membuat DPR tandingan karena Koalisi Merah Putih (KMP) dan KIH mempunyai misi yang sama untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto membantah adanya wacana penambahan komisi sebagai bentuk akomodasi pimpinan komisi untuk KIH. Agus menerangkan dengan adanya penggabungan sejumlah kementerian, menyebabkan jumlah mitra untuk satu komisi ada yang bertambah. "Tadi, ketika digabung, ada yang satu komisi mitranya sampai 17. Jadi bukan alasan itu (mengakomodasi KIH). Ada yang perlu disesuaikan," kata Agus.
Dia menambahkan, rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas pasangan mitra kerja setiap komisi di DPR telah usai. Rapat itu menghasilkan berbagai penyesuaian terkait perubahan nomenklatur kementerian ke dalam 11 komisi yang sudah ada di DPR. Keputusan itu akan disahkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (4/11).
Rapat tersebut berlangsung tanpa dihadiri oleh fraksi-fraksi yang tergabung dalam KIH. "Kita siap proses dan serahkan ke paripurna. Namun, tetap tidak ada yang ditunggu. Program tetap berjalan," ujarnya.
Sementara itu, DPR tandingan melaksanakan rapat konsultasi dengan fraksi yang tergabung dalam KIH. Ketua DPR sementara Ida Fauziah mengatakan, hasil rapat membagi 63 pimpinan yang mengisi alat kelengkapan dewan berdasarkan jumlah anggota DPR terpilih sesuai hasil pemilu. Antara lain, PDI Perjuangan yang memiliki jumlah anggota terbanyak yakni 109 orang, kata Ida, mendapat jatah 3 ketua dan 9 wakil ketua.
Wakil ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, secara prinsip, ia masih membuka ruang seluas-luasnya untuk berkomunikasi dengan fraksi-fraksi dalam KIH. Ia mengatakan, tidak ada istilah penyebutan KIH dan Koalisi Merah Putih. Apalagi dengan adanya istilah "DPR tandingan". Ia mengatakan, ia menyerahkan penilaian tentang persoalan tersebut kepada masyarakat.
Ia mengimbau agar DPR segera bekerja. Namun, menurutnya, DPR tidak bisa bekerja cepat jika tidak didukung oleh seluruh anggota dewan. mas alamil huda/c73/c16/c89 ed: muhammad fakhruddin
Ikuti Whatsapp Channel Republika