Presiden terpilih Joko Widodo dan wakil presiden terpilih Jusuf Kalla akhirnya mengumumkan postur umum kabinet mereka, Senin (15/9) petang. Keduanya sepakat, setelah sebelumnya diwarnai oleh wacana perampingan kabinet, untuk tetap menggunakan 34 kementerian. Itu berarti jumlah kementerian yang sama seperti Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I dan II warisan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Pemerintahan mendatang juga membagi dua sumber pengisi kursi menteri-menterinya. Sebanyak 16 pos kementerian akan diisi oleh tokoh partai politik. Sisanya sebanyak 18 kursi akan diisi oleh tokoh profesional. Berkaitan dengan profesional ini, presiden terpilih Jokowi sempat mengatakan sosok profesional pun bisa datang dari partai.
Dengan peta kabinet di atas, publik kini bisa mereka-reka seperti apa pembagian kekuasaannya. Jokowi-JK sedari awal sudah menegaskan kalau pemerintahan koalisi mereka yang terdiri atas empat parpol pendukung berjalan tanpa syarat kursi menteri. Namun, politik bisa berkata lain di kertas, lain di realitas.
Apakah kita akan melihat, misalnya, 16 pos kementerian yang akan diduduki politisi dibagi rata? PDI Perjuangan mendapat empat kursi, PKB mendapat empat kursi, Hanura dan Nasdem juga masing-masing empat kursi? Atau ada hitung-hitungan lain perihal kursi ini. Jangan lupa, beberapa waktu lalu Ketum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pernah mengklaim kader PDI Perjuangan tidak mendapat monopoli khusus atas kursi menteri di kabinet mendatang. Apakah PDI Perjuangan akan sedemikian rela? Kita akan melihatnya nanti.
Yang tak kalah penting adalah melihat postur kementerian di tangan profesional. Secara khusus, Jokowi-JK mengatakan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, dan Kementerian Pertanian dilepas ke tangan profesional. Ini tentu kabar baik bagi publik. Mengapa? Sebab, kita melihat keempat kementerian ini sangat strategis. Kalau tidak selektif menempatkan tokoh di kementerian ini bukan tidak mungkin kasus korupsi yang menimpa Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian bisa terulang lagi.
Kementerian Keuangan dari era Presiden SBY memang dipimpin oleh tokoh profesional dengan latar belakang universitas. Ada Jusuf Anwar, Sri Mulyani, dan Chatib Basri yang pernah menjabat. Siapa nanti tokoh profesional yang diusung Jokowi-JK? Kita berharap sosok yang memiliki integritas tinggi, sikap tegas, dan memiliki visi APBN prorakyat yang kuat. Kementerian Keuangan masih memiliki banyak pekerjaan rumah seperti misalnya menjaga rupiah, menurunkan utang luar negeri, memperbaiki penyerapan anggaran, memperbesar anggaran infrastruktur, meningkatkan penerimaan pajak, dan memperbanyak wajib pajak.
Kementerian BUMN juga kursi panas di kabinet. Kebijakan untuk membuat BUMN itu terus mencetak laba atau menanggung subsidi negara sangat strategis dan krusial. Kita tahu, selama ini ada citra BUMN sebagai sapi perah untuk membiayai aktivitas politik. Kita berharap praktik seperti itu tak terjadi lagi di era Jokowi-JK. Kita juga melihat masih ada BUMN yang tidak efektif dan efisien, tetapi ada pula BUMN yang sangat menguntungkan negara. Kita berharap tokoh yang ditunjuk Jokowi-JK mampu memperbaiki kinerja ratusan BUMN yang selama ini menjadi beban negara dan mengubahnya menjadi BUMN tumpuan negara.
Kementerian ESDM menjadi satu tulang punggung negara. Jokowi-JK harus menunjuk sosok yang benar-benar tepat di kursi menteri energi ini. Tokoh tersebut harus menuntaskan berbagai masalah energi yang belum juga terpecahkan, seperti subsidi BBM, kilang minyak, lapangan migas baru, impor BBM, harga jual gas, memperbarui kontrak pertambangan, dan lainnya. Terutama, menterinya harus mampu menumpas mafia migas sampai ke akar-akarnya. Di sektor ini, Jokowi-JK wajib menunjukkan taji dan cengkeramannya. Sebab, energi Indonesia bukanlah barang bancakan segelintir kelompok.
Kementerian Pertanian juga mendapat sorotan khusus. Ini karena salah satu program Jokowi adalah kemandirian dan ketahanan pangan Indonesia. Tokoh profesional yang nantinya duduk di sana harus berani dan memiliki visi meningkatkan kesejahteraan petani serta meningkatkan mutu pertanian Indonesia, serta mampu mengerem keran-keran impor produk pertanian dari Cina dan negara tetangga. Masyarakat ingin melihat program nyata yang mampu membangkitkan semangat mencintai produk lokal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika