Senin 02 Mar 2015 16:00 WIB
Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Ronny F Sompie

Ada Agenda Mengesankan Polisi tak Mampu

Red:

Bagaimana Polri selama ini menanggulangi aksi begal motor yang kian marak?

Kita perlu bersinergi dalam menanggulangi kejahatan apa saja, bukan hanya kasus begal motor saja. Dalam upaya menanggulangi kasus begal motor ada latar belakang yang perlu diwaspadai bersama, baik oleh pemda, kementerian terkait dengan kemiskinan dan ketenagakerjaan, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berkaitan dengan akhlak para anak muda yang sering terlibat kasus begal motor.

Peran masyarakat yang ikut dalam upaya pencegahan dan tidak terpengaruh untuk main hukum sendiri, bisa diajak oleh pemda melalui Dinas Agama dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, juga oleh kanwil hukum dan HAM untuk sosialisasi pengajakan masyarakat. Media bisa ikut memberikan iklan ajakan untuk berupaya mencegah terjadinya begal motor.

Bagaimana Polri melihat keresahan masyarakat terkait begal motor?

Jadi seperti ada upaya secara sistematis dari hidden agenda melalui media sosial, yang membuat seolah-seolah Polri tidak mampu menangani kasus begal motor ini. Padahal, kasus begal yang terjadi akhir-akhir ini jumlahnya menurun jika dibandingkan tahun lalu.

Sampai saat ini kami masih mengecek tentang penyebaran broadcast itu. Kami juga sedang menyelidiki siapa orang di balik hidden agenda tersebut.

Kebanyakan pelaku kabarnya dari Sumatra. Bagaimana Polri menanggapinya?

Memang untuk setiap polda sudah diperintahkan untuk saling bekerja sama dan memperketat wilayah perbatasan guna mengantisipasi teror  begal motor. Selama ini kan ada Polda Lampung, Banten dan Polda Metro Jaya yang sudah bekerja sama untuk mengatasi kejahatan itu. Karena banyak pelaku kejahatan yang justru datang melalui Pelabuhan Merak dan Bakauheni Lampung.

Bagaimana cara mencegah pembegalan yang terus terjadi?

Untuk mencegah terjadinya kasus begal motor atau mobil, pemda bisa membantu penerangan jalan di tempat sepi dan gelap atau remang-remang juga pemasangan CCTV yang dapat dipantau di setiap kelurahan atau kantor desa oleh petugas siskamling yang dipandu oleh tiga serangkai desa atau kelurahan, yaitu kepala desa atau lurah, Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Nantinya, petugas patroli Sabhara akan dihubungi dengan HT bila ada kejadian yang dipantau dari CCTV sehingga kecepatan ke lokasi kejadian dapat lebih terarah dan fokus, serta lebih cepat ditangani secara bersinergi.  c07 ed: Fitriyan Zamzami

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement