Akhir-akhir ini, aksi demonstrasi masyarakat kembali mengemuka, baik yang sudah maupun yang diwacanakan akan terjadi. Sebenarnya, apa yang terjadi di tengah masyarakat?
Aksi massa terjadi jika komunikasi politik atau saluran aspirasi lewat parlemen sudah macet. Begitu juga jika tidak ada tanggapan dari aspirasi di media sosial. Yang terjadi sekarang merupakan bentuk reaksi masyarakat. Sebab, jelas kita, jika dalam konteks kasus penistaan agama, proses hukum sedang bergulir. Untuk sementara, juga tidak ada hambatan terhadap proses hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
Menurut Anda, apakah ada hambatan-hambatan terhadap penyampaian aksi masyarakat sehingga aksi unjuk rasa harus dilakukan?
Jika aspirasi masyarakat sudah didengar, ditanggapi dengan proses hukum dan tidak ada kendala, aksi turun ke jalan sebaiknya tidak terjadi. Sebaliknya, aksi massa ideal dilakukan ketika ada kebuntuan proses komunikasi politik pemerintah atas kemauan masyarakat.
Aksi Bela Islam Jilid III diwacanakan akan digelar pada 2 Desember mendatang, apakah ini bentuk ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses hukum kasus penistaan agama?
Jika memang benar ada wacana kembali melakukan aksi, menurut saya, justru tidak relevan. Seperti yang sudah disampaikan, proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah berjalan. Yang bersangkutan sudah diperiksa dan sejauh ini tidak ada kendala pada proses hukum.
Maka, sebaiknya reaksi masyarakat dialihkan pada menanti dan memantau proses hukumnya. Jika memang pada akhirnya ada kebuntuan atau tidak sesuai harapan, bisa disampaikan kembali aspirasi mereka. Tentunya, dengan cara yang positif, jangan terjebak pada demonstrasi.
Sampai kapan fenomena demonstrasi akan terus terjadi?
Kalau pemerintah tidak menanggapi permintaan masyarakat secara transparan, jika proses penyaluran aspirasi buntu atau komunikasi politik tidak lagi berjalan, tentu aksi massa akan terus terjadi.
Karena itu, pemerintah sebaiknya menjaga kepercayaan masyarakat dengan menjaga transparansi proses hukum, menjaga terbukanya proses komunikasi. Para tokoh masyarakat pun semestinya menenangkan, bukan ikut memanasi suasana.
Dalam konteks aksi demonstrasi 2 Desember mendatang, ada wacana buruh akan bergabung dalam aksi, apakah hal ini relevan?
Kalau buruh bergabung, justru ada potensi tumpang-tindih kepentingan dan rawan distorsi. Sebaiknya, buruh tidak perlu masuk dalam pusaran ketegangan ini. Justru, kalau ikut bergabung, akan ada kecurigaan masyarakat ada agenda lain di balik aksi 2 Desember. Sebetulnya ada aksi tanpa buruh saja sudah berpotensi menimbulkan spekulasi, jangan-jangan yang disasar bukan persoalan Ahok (penistaan agama). Oleh Dian Erika Nugraheny, ed: Fitriyan Zamzami
Ikuti Whatsapp Channel Republika