Sekarang sudah ada pengawas TPS yang mengawasi seluruh TPS dan mendapat Formulir C1. Apakah Bawaslu akan membuat penghitungan paralel?

Kita belum berhasil secara institusi membangun sistem quick report dan real count. Sehingga, kalau diterapkan [dalam pilkada], dan karena ini konteksnya lokal, kita akan kesulitan nanti dalam menjaga hasilnya. Jadi, ada banyak hambatan dalam konteks itu. Tapi, di daerah (bawaslu provinsi dan panwaslu kabupaten/kota) kita serahkan sepenuhnya kalau mau melakukan itu.

Ada yang daerah yang bikin?

Sumatra Selatan sudah berpengalaman bikin itu. Lampung juga, dan beberapa kabupaten.

Scan Formulir C1 akan diunggah ke website Bawaslu?

Nggak, nggak. Jadi, kita pun nggak yakin karena KPU kan yang sudah memiliki portofolio untuk scan C1 dan itu propertinya kawan-kawan KPU.

Apa tidak sayang, sudah ada pengawas TPS yang pegang C1 tapi tidak buat penghitungan paralel?

Memang. Oleh karena itu, sekarang kita sifatnya menyelamatkan dokumen C1 yang sifatnya manual. Jadi, pengawas TPS harus dapat dokumen yang otentik asli dan itu harus dikirimkan ke PPL dan Panwascam.

Penghitungan paralel kan masih bisa dirancang untuk pilkada serentak tahun 2017?

Untuk itu kita ada kendala, sekretariat kabupaten/kota ad hoc. Jadi, untuk kabupaten/kota tidak bisa dirancang. Tapi, untuk provinsi-provinsi sudah ada beberapa yang mengembangkan inovasi itu. Tapi, kita tidak membuat standarnya, diserahkan kepada provinsi.

Sebelumnya sempat ada pikiran membuat penghitungan paralel di pilkada setelah ada pengawas TPS?

Kalau itu di bawah kontrol langsung Bawaslu, untuk pileg dan pilpres kita ada. Dulu kita lakukan pakai SMS Gateway. Kalau scan, tingkat keberhasilannya juga kecil di Bawaslu.

SMS Gateway dulu bagaimana progres datanya, karena dulu kan belum ada pengawas TPS, dan hanya ada satu sampai lima pengawas pemilu lapangan (PPL) untuk setiap desa/kelurahan?

Tidak semuanya memang datanya masuk. Dari 500 ribu TPS, kita meng-collect puluhan ribu TPS, dan itu jadi pegangan Bawaslu untuk mendeteksi gejala-gejala abnormal, tapi hanya untuk kebutuhan monitoring internal. Lagipula, tidak semua PPL memiliki handphone dan dapat sinyal yang baik.

Itu kendala SMS Gateway ya…

itu satu kendala. kendala lain terlalu mepet. Tapi, untuk pileg dan pilpres mendatang kita akan wariskan itu. Tapi, mungkin 2019 dengan modifikasi yang lain. Harun Husein

Ikuti Whatsapp Channel Republika