TANGERANG -- Pemerintah Kota Tangerang berencana meniru langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan. Rencananya, Pemkot Tangerang mempersiapkan Electronik Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar.
ERP dianggap mampu mengurangi kemacetan yang ada di Kota Tangerang, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Herman Suwarman mengatakan, jalan berbayar akan diberlakukan jika kondisi angkutan massal yang ada di Kota Tangerang sudah dalam kedaan baik.
"Kami akan mengkajinya karena memang itu bagus untuk masyarakat. Tetapi, sebelum itu dilakukan kewajiban kita adalah memperbaiki angkutan massal terlebih dahulu," kata Herman, Senin (1/9).
Meski tujuannya baik, Herman berpendapat, penilaian masyarakat bakal berbeda-beda. Karenanya, sebelum ada perbaikan angkutan massal, Pemkot Tangerang tidak akan mempersiapkan, seperti halnya di DKI Jakarta.
"Wali Kota (Tangerang Arief R Wismansyah) memiliki orientasi bangun dulu BRT (Bus Rapid Transit) dan MRT (Mass Rapid Transit). Keduanya sedang dalam kajian analisis kami," kata dia menerangkan.
Ia tidak menampik wilayah penyangga Jakarta memang kerap menjadi penyumpang kemacetan di Ibu Kota. Karenanya, menurut Herman, perlu ada penataan terhadap lalu lintas yang berada di Tangerang.
Salah satu faktor yang bisa membantu mengurai kepadatan kendaraan adalah angkutan umum massal yang terkoneksi langsung antara Jakarta dan Tangerang. "Tetapi, itu tidak terjadi lantaran belum adanya angkutan umum yang terkoneksi antara Kota Tangerang dengan DKI Jakarta," imbuh dia.
DKI sudah melakukan uji coba ERP pada Juli 2014 di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan. Uji coba tersebut melibatkan sebanyak 50 kendaraan roda empat yang telah dipasangi mesin On Board Unit (OBU).
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, untuk tahap pertama sistem ERP hanya akan diberlakukan bagi kendaraan bermotor roda empat. Setelah itu, baru diterapkan pada sepeda motor.
"Kalau saya, inginnya sistem ERP diterapkan juga untuk sepeda motor. Tapi, nanti lah secara bertahap. Sekarang diberlakukan untuk mobil dulu," ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (17/7).
Ahok, sapaan Basuki berharap ERP dapat dilakukan pada akhir tahun ini. "Dengan demikian, tahun depan kita sudah bisa masuk dalam tahap pemasangan alat-alat dan sistem. Selanjutnya, pada 2016 ERP sudah bisa diterapkan secara optimal dan menyeluruh," ungkap Basuki.
Rencananya tarif ERP yang akan diberlakukan berkisar antara Rp 30 ribu hingga Rp 100 ribu setiap satu kali melintas. Penerapannya, kalau nanti dengan tarif Rp 30 ribu volume kendaraan bermotor tidak juga berkurang maka tarifnya kita naikkan lagi jadi Rp 50 ribu. Kalau masih banyak juga volume kendaraannya, kita naikkan lagi sampai batas Rp 100 ribu kira-kira," tutur Basuki. rep:c81/c82 ed: karta raharja ucu
Ikuti Whatsapp Channel Republika