REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -  Sumatera siap menyukseskan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Hingga tahun 2014, dana sebesar Rp 714 triliun pun siap diinvestasikan untuk sektor pariwisata, pertanian pangan, migas, dan perkayuan di Pulau Andalas tersebut.

“Itu baru dana yang sudah terdaftar,” kata Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan, selaku Ketua Tim Kerja Koridor Ekonomi Sumatera. Sumbernya berasal dari dana pemerintah, BUMN, dan swasta.

Lebih dari 50 persen atau Rp 414 triliun dari total anggaran tersebut ditelurkan untuk pembangunan infrastruktur. Berikutnya untuk pembangunan jembatan Selat Sunda (Rp 150 triliun), proyek besi baja di Cilegon (Rp 64 triliun), perkebunan kelapa sawit (Rp 44 triliun), proyek batubara (Rp 32 triliun), perkapalan (Rp 7 triliun), dan perkebunan karet (Rp 3 triliun).

Wakil Ketua Tim Kerja, Alex Nurdin, mengatakan pihaknya akan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur koridor Sumatera. “Khususnya hambatan akibat regulasi,” ungkapnya saat diwawancarai Republika di kantor Kementerian Kehutanan.

Zulkifli mengatakan terus membuat penyesuaian terhadap faktor penghambat yang berasal dari peraturan dan pembangunan fisik (debottlenecking). Setidaknya terdapat sembilan undang-undang yang teridentifikasi oleh tim kerja. Berikutnya terdapat tujuh Peraturan Pemerintah (PP), tiga Peraturan Presiden (Perpres), dan 13 Peraturan Menteri.

Alex yang juga merangkap Gubernur Sumatera Selatan menegaskan akan lebih menggandeng pihak swasta dalam percepatan pembangunan ekonomi di Sumatera. Tak hanya di level pusat, level daerah pun dibentuk kelompok kerja daerah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika