REPUBLIKA.CO.ID, KAMPALA - Presiden Uganda, Yoweri Museveni memuji komunitas Muslim terkait semangat toleransi, kerja sama dan kontribusi terhadap pembangunan negara. Menurutnya, dengan populasi mencapai 12,5 persen, Muslim Uganda merupakan kekuatan yang tangguh dalam pembangunan bangsa.
Museveni juga memuji Muslim Uganda yang menjauhkan diri dari ekstremisme. "Ekstrimis tidak memiliki tempat dalam masyarakat saat ini," tegas dia seperti dikutip allafrica.com, Senin (5/3).
Musevensi sadar pemerintahan sebelumnya tidak mendorong umat Islam untuk maju dalam masyarakat. Umat Islam selama ini menjadi komoditas politik untuk pihak-pihak tertentu. "Hal tersebut tentu mengejutkan bahwa ada konflik sengaja diciptakan guna memecah-belah Muslim taat dan belum berprinsip," ujarnya.
Terkait dengan gerakan perlawanan nasional (NRM), kata Museveni, pemerintah telah melakukan upaya memberdayakan komunitas Muslim dengan memasukan Muslim ke dalam struktur sosial, ekonomi dan politik Uganda.
"Pemerintah membantu proses rekonsiliasi dengan mengambil beberapa langkah berani untuk memberdayakan komunitas Muslim di negara ini," ucapnya.
Soal toleransi, Museveni menyatakan umat Islam dan umat agama lain telah belajar untuk mentolerir satu sama lain. Salah satunya terlihat melalui pengakuan Muslim di sekolah-sekolah sekuler dan sebaliknya.
Untuk itu, Museveni menyerukan persatuan dengan melampai perbedaan agama dan etnis. "Perbedaaan telah membantu Afrika untuk menyingkirkan penjajah di benua ini," ujarnya.
Sebabnya, Museveni mengharapkan agar masyarakat tidak menggunakan isu agama guna mempromosikan tujuan politik tertentu. "Agama tidak boleh digunakan sebagai alat politik. Karena ini adalah urusan pribadi antara individu dan Tuhan," kata dia.
Secara terpisah, Kepala Departemen Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Makerere, Salim Simba mengungkap komunitas Muslim belum terwakili penuh dalam sejumlah departemen dalam pemerintah.
Dari 19 kepala departemen dalam kementerian urusan luar negeri, tak satu pun ada seorang Muslim. Sementara dari, 29 menteri kabinet, hanya satu adalah seorang Muslim, sedangkan hanya 13 dari 277 pegawai Departemen Keuangan adalah Muslim.
