REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri BUMN Dahlan Iskan menyayangkan keputusan Rapat Badan Anggaran DPR RI yang telah menetapkan jumlah setoran dividen BUMN 2012 sebesar Rp 30,776 triliun.

"Saya baru mengetahui jumlah dividen yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar itu (Rp30,776 triliun) karena sebelumnya sudah disepakati diturunkan menjadi sebesar Rp 28 triliun," kata Dahlan di sela Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung MPR/DPD/DPR RI, Jakarta, Rabu (28/3).

Menurut Dahlan, dirinya pun tidak mengetahui alasan penetapan dividen sebesar Rp 30,776 triliun. Untuk itu, kata dia, pihaknya akan membicarakan hal itu lebih lanjut dengan internal di Kementerian BUMN.

Sebelumnya pada 19 Maret 2012, Banggar menetapkan dividen BUMN sebesar Rp 30,776 pada APBN-P 2012. Dividen tersebut terdiri atas Pertamina sebesar Rp 8,398 triliun, PLN Rp 4,5 triliun, serta BUMN non-Pertamina dan non-PLN sebesar Rp 16,333 triliun.

Sesungguhnya total penetapan dividen BUMN 2012 mencapai Rp 31,231 triliun. Namun, setelah dikurangi dividen interim tahun buku sebelumnya (2011) sebesar Rp 455 miliar, dividen yang harus dibayarkan sebesar Rp 30,776 triliun.

Padahal dalam rapat Kementerian BUMN yang digelar sebelumnya, Dahlan Iskan mengusulkan dividen diturunkan menjadi Rp 28 triliun. Dengan argumentasi Dahlan, BUMN membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Usulan tersebut disetujui dan dijadikan kesimpulan rapat Komisi VI DPR.

Namun, saat Rapat Banggar yang diikuti Menteri Keuangan dan sejumlah perwakilan Kementerian BUMN diputuskan Rp30,778 triliun. Dahlan mempertanyakan kembali keputusan tersebut karena saat itu dirinya sedang mendapat tugas mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam kunjungan kenegaraan ke Cina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika