REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR – Struktur perbankan di Indonesia dinilai masih buruk khususnya dalam melakukan efisiensi. Inefisiensi misalnya terlihat dalam sistem ekspansi usaha melalui pembukaan kantor cabang.

Setiap pembukaan satu kantor cabang, bank pastinya harus menambah biaya. Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan saat ini BI masih belum mengatur efisiensi pembukaan kantor cabang bank.

BI masih membiarkan bank mencari sendiri tempatnya untuk mendirikan kantor cabang. "Akibatnya, pada satu tempat, beberapa bank masuk beramai-ramai. Ini juga menimbulkan inefesiensi," ujar Halim dalam diskusi di Sentul Bogor, Ahad (24/6) petang.

Padahal, masa balik modal atau break even poin (BEP) setelah satu bank mendirikan satu kantor cabang adalah dua hingga tiga tahun. Pembebasan pembukaan kantor cabang mengakibatkan beberapa bank membutuhkan waktu enam tahun untuk balik modal.

Kondisi tersebut, kata Halim, memerlukan strategi khusus. Nantinya, BI akan mengaitkannya dengan sistem izin berjenjang (multiple license) yang masih digodok BI saat ini. Tujuannya agar BI bisa mengarahkan penyebaran bank menjadi lebih efisien dan merata.

Halim juga menilai struktur perbankan di Indonesia masih sulit menyaingi perbankan lain di Asia sehingga memerlukan pembenahan. Pasalnya, efisiensi sektor perbankan Indonesia masih jauh tertinggal di ASEAN.

"Dari 20 bank besar di ASEAN saja, posisi Indonesia yang tertinggi itu di urutan sembilan," kata Halim. Posisi tersebut ditempati oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Posisi 11 diisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Posisi 14 dan 15 ditempati PT Bank Central Asia Tbk, dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Ikuti Whatsapp Channel Republika