REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Korea Utara (Korut) mengecam penggunaan bendera nasionalnya sebagai target selama latihan perang antara AS dan Korea Selatan, Senin (25/6). Korut dengan marah menyebut tindakan tersebut provokatif dan bersumpah akan memperkuat penangkal nuklirnya.
Korea Selatan mengatakan bendera itu digunakan untuk pertama kalinya dalam latihan untuk menunjukkan tekad menyerang balik setiap agresi lintas batas. Sekitar 2.000 pasukan Korea Selatan dan AS lengkap dengan pesawat tempur, tank dan helikopter ambil bagian dalam latihan pada Jumat. Latihan gabungan tersebut bertujuan menguji respon pasukan kedua negara terhadap berbagai serangan di tengah ketegangan tinggi di semenanjung Korea.
Latihan kedua negara sekutu tersebut sebagai bagian dari peringatan 62 tahun Perang Korea pada 25 Juni. Kedua negara juga memamerkan kekuatan angkatan laut selama tiga hari di Laut Kuning yang melibatkan sebuah pesawat tempur AS.
Belum jelas apakah bendera Korut terkena sasaran tembak selama latihan. Kementerian Luar Negeri Korut mengatakan, Ahad malam, pemakaian lambang negaranya merupakan simbol paling jelas permusuhan AS.
"Ini merupakan aksi militer yang sangat serius dan provokasi bermotif politik karena menembakkan peluru dan granat ke bendera negara yang berdaulat tanpa pernyataan perang," katanya dalam sebuah pernyataan di media resmi.
Kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan bendera tersebut sebagai lambang pos komando Korut dan digunakan untuk pertama kalinya.
"Kami menggunakannya untuk menunjukkan tekad kuat kami menanggapi provokasi Korea Utara," kata seorang juru bicara kepada AFP.
Ketegangan antara dua negara meningkat pada 2010 setelah Korea Selatan menuduh Korut menenggelamkan salah satu kapal perangnya. Sebanyak 46 orang kru kapal tewas. Korut membantah tuduhan tersebut, menyerang pulau di perbatasan pada November 2010 dan menewaskan empat orang.
Dua bulan lalu, Korut meluncurkan roket jarak jauh. Amerika Serikat dan sekutunya melihat hal tersebut sebagai uji coba rudal balistik. PBB mengutuk peluncuran yang gagal tersebut dan memperketat sanksi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika