REPUBLIKA.CO.ID, PONTOANAK - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kalimantan Barat, Jumat, unjuk rasa di depan Kantor DPRD provinsi itu, guna menuntut pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap Muslim Rohingya.

"Pemerintah Myanmar harus segera menghentikan kekerasan militernya terhadap muslim Rohingya," kata Koordinator Aksi KAMMI Kalbar Muslimin, di Pontianak, Jumat (27/7).

Dalam aksinya KAMMI Kalbar meminta DPRD Kalbar untuk mendesak Pemerintah Indonesia agar menekan Pemerintah Myanmar agar menghentikan kekerasan terhadap muslim Rohingnya.

Muslimin menjelaskan, dari data yang ada sudah sekitar 650 dari sebanyak satu juta Muslim Rohingya tewas selama bentrokan terjadi di wilayah barat Rakhine, Myanmar. Sementara sekitar 1.200 orang lainnya dinyatakan hilang, dan 90 ribu Muslim Rohingya kini terlantar.

Pemerintah Myanmar sendiri tidak mengakui Muslim Rohingya dan menyebut mereka sebagai imigran gelap, meskipun mereka tinggal di negara itu selama beberapa generasi, kata Muslimin. Akibatnya Muslim Rohingya terpaksa mengungsi ke berbagai negara terdekat, seperti di Bangladesh sekitar 400 ribu jiwa, di Thailand 60 ribu jiwa, di Pakistan 40 ribu jiwa dan di Malaysia sekitar 40 ribu jiwa.

Populasi Muslim Rohingya di Myanmar sekitar 4,0 persen atau hanya sekitar 1,7 juta jiwa dari total penduduk negara itu sekitar 42,7 juta jiwa. Jumlah itu menurun drastis dari catatan pada dokumen Images Asia 'Report On The Situasion For Muslim In Burma pada Mei 1997'yang dalam laporan itu umat Muslim mendekati tujuh juta jiwa, kata Muslimin.

Dalam aksinya sekitar dua puluhan anggota KAMMI Kalbar menuntut Pemerintah Myanmar menghentikan penindasan dan diskriminasi terhadap Muslim Rohingya, menuntut Pemerintah Myanmar untuk menghentikan militerisme, serta meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberikan suaka politik kepada para imigran Rohingya yang ada di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika