REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Perdana Menteri Kerajaan Kamboja, Hun Sen, menegaskan bahwa Kamboja tidak memiliki tahanan politik di negaranya.

"Tidak ada tahanan politik di Kamboja, namun politisi yang melanggar hukum. Karena itu mereka harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku," kata Perdana Menteri Kamboja Jumat (23/11)  pada upacara serah-terima sertifikat tanah untuk 570 keluarga di Preah Vihear, sekitar 295 kilometer sebelah utara ibu kota Phnom Penh.

Sejauh ini, sudah ada permintaan kepada perdana menteri untuk campur tangan dalam beberapa kasus, tetapi Samdech Techo. Hun Sen telah menolak untuk melakukannya karena sistem peradilan merupakan lembaga independen. "Tidak ada yang boleh menyalahgunakan hukum, saya tidak bisa mengintervensi, pengadilan adalah lembaga independen," katanya, seperti dilaporkan media AKP.

Perdana Menteri membuat pernyataan yang sama selama pertemuan bilateral pada 19 November dengan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, di sela-sela Pertemuan para Pemimpin ASEAN-AS ke-empat di Phnom Penh. Dia menyampaikan demikian sebagai tanggapan atas keprihatinan masalah hak asasi manusia terakhir di Kamboja, terutama penangkapan dan hukuman Mam Sonando.

Sonando adalah pemilik stasiun radio Beehive, sampai 20 tahun penjara dan kepastian pengasingan diri pemimpin partai oposisi Sam Rainsy.

Kamboja telah aktif bekerja untuk mempromosikan aturan hukum, hak asasi manusia dan kondisi kehidupan rakyat, kata Hun Sen menggarisbawahi dalam pertemuan tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika