REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Almuzzammil Yusuf, menyayangkan banyaknya lembaga survei yang telah menggiring opini publik untuk mendukung kandidat tertentu. Menurutnya, hal itu lebih banyak dilakukan, dibandingkan memotret realitas sosial yang sebenarnya.

Menurut Almuzzammil, hasil survei Pilkada DKI yang baru-baru ini dipublikasikan oleh lima lembaga survei memiliki perbedaan yang signifikan. Dijelaskannya bahwa perbedaan yang signifikan atas hasil survei itu bisa disebabkan tiga hal. Pertama, karena ada lembaga survei yang tidak paham terhadap metodologi riset. Kedua, lembaga survei tersebut dibayar oleh salah satu kandidat. Ketiga adalah kedua-duanya, lembaga survei yang tidak paham dan dibayar oleh kandidat tertentu.

"Tapi, saya yakin dari lembaga survei tersebut ada yang benar-benar memotret realitas pilihan warga DKI karena didasari oleh keilmuan dan metodologi yang benar," ujarnya, di Jakarta, Senin (4/6).

Menurut dia, untuk menilai lembaga survei yang kredibel dan tidak, bisa dilihat dari hasil Pilkada DKI nanti. Survei yang kredibel hasilnya tidak akan jauh berbeda dengan hasil perolehan suara Pilkada. "Jika ada lembaga survei yang hasilnya berbeda jauh dengan hasil perolehan suara Pilkada sebaiknya lembaga survei tersebut tidak usah digunakan lagi. Lembaga survei ini telah bergeser perannya dari produk ilmiah menjadi produk politik partisan," ujar anggota Komisi I DPR ini.

Untuk itu, Muzzammil berharap media massa dapat mempublikasikan kepada publik mana saja lembaga survei yang komitmen menjaga marwah keilmuan riset dan mana saja lembaga survei yang telah mencoreng keilmuan riset. Jadi, kata dia, media massa perlu terlibat dalam mengontrol dan mengeritisi hasil survei tersebut. Tak hanya itu, masyarakat juga diimbau tak mudah terprovokasi hasil survei.

Ikuti Whatsapp Channel Republika