Jumat 08 Jun 2012 23:15 WIB

Tim Sukses Ahok Bawa Masalah DPT ke Ranah Hukum

Rep: Ghalih Huriarto/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Tim Kampanye Jokowi-Ahok, M Taufik (kanan) dan Prasetyo Edy Marsudi (kiri) menunjukan sejumlah bukti daftar pemilih tetap fiktif saat tiba, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/5).
Foto: Antara
Tim Kampanye Jokowi-Ahok, M Taufik (kanan) dan Prasetyo Edy Marsudi (kiri) menunjukan sejumlah bukti daftar pemilih tetap fiktif saat tiba, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (23/5).

REPUBLIKA.CO.ID, KOJA -- Permasalahan Daftar Pemilih Tetap Pemilukada Gubernur DKI Jakarta mendapat tanggapan keras dari Cawagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Ia  mencurigai hilangnya hak pilih warga dalam pilkada karena ada oknum yang bermain.

Ia terganggu dengan banyaknya hak pilih warga yang hilang dan dianggap biasa terjadi. "Inisudah biasa terjadi di Indonesia, sejak reformasi. Hilangnya hak pilih warga dalam pemilukada ini membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pejabat," ujar Ahok saat ditemui wartawan seusai bertemu warga Kampung Beting, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (8/6).

Ahok mengatakan, tim suksesnya akan melakukan gugatan pidana terhadap permasalahan DPT yang terjadi pada Pemilukada Gubernur DKI Jakarta kali ini. "Jadi ini adalah kejahatan demokrasi. Ini yang perlu kita selidiki," kata Ahok.

Ahok menambahkan, sasaran gugatan permasalahan DPT tersebut adalah Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. "Nanti biar Dukcapil di pengadilan membuka, bahwa dia telah menyerahkan kepada KPUD sesuai dengan daftar yang betul. Biar nanti di pengadilan yang membuktikan, oknum dukcapil yang bermain atau oknum KPUD yang bermain," imbuhnya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement