REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Partai Gerindra meminta Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta, Ramdansyah dipecat. Pasalnya, Ramdansyah dianggap bersikap tidak profesional dan berlaku tidak adil terhadap salah satu pasangan calon Gubernur DKI Jakarta.
"Secara politik kita melihat Ketua Panwaslu DKI sudah melakukan pelanggran. Dia datang ke Polda bersama dengan tim Foke-Nara (Fauzi Bowo-Nachrawi Ramli). Makanya, dia harus diberhentikan sebagai ketua panwaslu. Karena dia sudah ikut dalam proses politik," kata Wakil Ketua Partai Gerindra, Fadli Zon di Jakarta, Selasa (18/9).
Sebelumnya, Ketua Panwaslu DKI Jakarta datang ke Mapolda Metro Jaya bersama dengan tim sukses Foke-Nara untuk mengecek perkembangan kasus pelanggaran kampanye di luar jadwal dalam iklan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang memuat gambar pasangan calom Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama.
Fadli menjelaskan, kasus iklan APPSI tersebut tidak murni semata kasus hukum. Melainkan ada unsur politis berupa kriminalisasi Ketua Umum APPSI, Prabowo Subianto. Apalagi selama proses dianggap tak pernah ada pemanggilan terhadap Prabowo. Sementara diputusan Panwaslu Prabowo dinyatakan mangkir.
"Kita akan laporkan masalah ini ke Bawaslu. Kita juga akan sedang melakukan kajian hukum terhadap masalah ini. Dari kajian tim hukum itu nanti kita tentukan apakah akan mengajukan masalah ini ke kepolisian," papar dia.
Menurutnya, rencana pengaduan ke Polda dan Bawaslu tersebut tidak ada kaitannya dengan pemilihan suara yang akan dilaksanakan pada 20 September mendatang. Hanya saja, ada hal yang harus diluruskan dan dijadikan pembelajaran dari kasus ini. Yaitu, jangan sampai penyelenggara pemilu ikut terlibat di dalam proses politik yang seharusnya diawasi.
"Penyelenggara itu harus jadi satu lembaga yang menyelenggarakan pemilu dengan jujur dan adil. Jangan sampai dia itu malah menghilangkan netralitas," ujarnya.
Apalagi, jelasnya, di satu sisi tim sukses Jokowi-Basuki merasa tidak pernah melakukan hal yang di luar koridor permainan. Misalnya saja, tidak melakukan politik uang, mencoba menyuap, dan berusaha untuk mengancam orang lain. Padahal target yang dipasang tidak tanggung-tanggung, yaitu dapat menang dengan perolehan 70 persen.
"Tim Jokowi-Basuki ingin pilkada damai, bersih, dan betul-betul merefleksikan keinginan masyarakat Jakarta. Makanya, kita harapkan para penyelenggara juga diiharapkan untuk tidak memihak," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika