REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah harus mengambil kebijakan tegas terkait tidak efisiennya kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) boleh saja dilakukan sepanjang memang bisa dibuktikan bahwa rakyat memang boros.

"Naik atau tidak naik (subsidi itu urusan nanti. Tapi dijelaskan dulu dimana letak tidak efisiennya PLN," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Aryani di Jakarta, Rabu (19/12).

Pemerintah dan PLN sudah sepakat menaikkan TTL sebesar 15 persen pada tahun 2013 secara bertahap untuk golongan pelanggan diatas 900 voltampere (VA) harus dibarengi dengan transparansi struktur biaya TTL PLN.

Kenaikan TTL tersebut sudah diperhitungkan secara teliti, dan dipastikan tidak akan membuat inflasi lebih dari persen persen yang dapat mengganggu perekonomian Indonesia.

Menurut Dewi, rakyat akan lebih mudah menerima kenaikan TTL ini jika diberikan alasan logis. Selama ini, kata dia, kinerja PLN dinilainya tidak transparan.

Jika BBM benar-benar naik, rakyat seharusnya juga diberikan alternatif pengganti BBM.

"Pemerintah harusnya introspeksi, sebenarnya pemborosan APBN itu ya pemerintah itu sendiri," tegas Dewi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika