REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Pemerintah harus serius dalam mendorong industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Hariyadi Sukamdani, mengatakan kebijakan di bidang fiskal tidaklah cukup untuk mendorong hilirisasi mineral.
"Harus ada fasilitas untuk pembiayaan," tutur Hariyadi saat dihubungi Republika, Jum'at (22/2). Menurut Hariyadi, perbankan terkadang tidak kooperatif dalam mendukung industri untuk membangun pabrik smelter. Padahal investasi yang harus digelontorkan relatif besar.
"Harusnya perbankan dukung ketersediaan dana.". Selain itu, Hariyadi menyebut pembangunan pabrik smelter membutuhkan dukungan berupa penyediaan lahan, listrik hingga infrastruktur. Kika pemerintah tidak membantu dalam seluruh aspek di atas, hilirisasi mineral akan sulit untuk diwujudkan.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Percepatan Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri. Dalam inpres yang ditandatangani 13 Februari lalu itu, Menteri Keuangan diminta untuk menetapkan kebijakan di bidang fiskal dalam rangka mendorong kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral.
Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta menilai penerapan kebijakan Kementerian Keuangan dalam menerapkan bea keluar 20 persen untuk 14 jenis mineral telah mendorong hilirisasi mineral di dalam negeri. Dengan adanya hilirisasi, terdapat penciptaan lapangan kerja yang baru.
