Jumat 19 Apr 2013 11:03 WIB

Asbisindo Gelar Pelatihan Pegawai BPRS

Rep: Qommarria Rostanti/ Red: Nidia Zuraya
BPRS
Foto: Yurri Erfansyah/Republika
BPRS

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Jabodetabek akan mengadakan pelatihan gabungan bagi pegawai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Melalui pelatihan ini, Asbisindo berharap kompetensi sumber daya insani dapat meningkat.

"Dengan menyelenggarakan pelatihan gabungan, maka biaya menjadi ringan dibandingkan menyelenggarakan pelatihan sendiri-sendiri," ujar Ketua Umum DPW Asbisindo Jabodetabek, Cahyo Kartiko, kepada ROL, Kamis (18/4).

Selain pelatihan, Asbisindo Jabodetabek akan mengadakan Leaders Forum. Kegiatan tersebut menjadi forum diskusi bagi para pimpinan bank, baik direksi BPRS dan pimpinan cabang Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya.

Cahyo mengatakan pada 13 hingga 14 April lalu, Asbisindo Jabodetabek telah mengadakan musyawarah kerja wilayah di Cipayung, Bogor. Pada musyawarah tersebut, Asbisindo Jabodetabek menghasilkan rekomendasi untuk internal Asbisindo dan eksternal seperti pemerintah, Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia).

Rekomendasi untuk internal Asbisindo, yaitu mengimbau BPRS dan kantor cabang BUS/UUS yang belum terdaftar sebagai anggota Asbisindo untuk segera bergabung. Kemudian meningkatkan peranan DPW Asbisindo Jabodetabek dalam mensosialisasikan perbankan syariah dan serta kerjasama antar anggota di bidang pengembangan bisnis dan pengembangan produk perbankan syariah. Tak lupa merumuskan tatacara perpindahan atau rekruitmen karyawan dan nasabah di lingkungan perbankan syariah.

Untuk rekomendasi bagi pemerintah, Asbisindo berharap dapat bersama-sama pemerintah daerah mendorong iklim investasi dan pengembangan usaha perbankan syariah di Indonesia dan berperan aktif dalam mensosialisasikan perbankan syariah di masyarakat. Asbisindo ingin mendorong perkembangan bank syariah di wilayah Jabodetabek.

"Dengan memberi usulan kepada pemerintah pusat agar mengintruksikan pemda baik provinsi, kota/kabupaten untuk membuka dan/atau mendirikan UUS di daerah masing-masing," ucap Cahyo.

Asbisindo juga mendorong Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membuat kebijakan yang mendukung perbankan syariah. Asbisindo pun berharap agar MUI dan Ormas Islam turut mendukung dan mendorong umatnya berinvestasi dan mengggunakan layanan dan produk perbankan di bank syariah.

Hal itu dapat dilakukan dengan membantu sosialisasi perbankan syariah di masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi seperti alim ulama, ustadz, pengajian, masjid dan majelis taklim sehingga dapat memberikan pemahaman yang benar kepada ummat Islam tentang perbankan syariah.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement