REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Kelompok Physicians for Human Rights mengkritik Pemerintahan Thein Sein yang tak lantang menyuarakan kekerasan terhadap umat Muslim.
Kelompok ini merilis laporan data pembantaian mengerikan di pesantren yang menyebabkan 24 siswa dan seorang guru muslim tewas di Meikhtila.
Laporan itu juga memperlihatkan otoritas negara dan polisi membiarkan pembantaian itu terjadi di depan mereka. Richard Sollom dari kelompok itu meminta Thein Sein mendukung penyelidikan tim independen atas pembantaian itu.
Thein Sein, ketika berkunjung ke Amerika Serikat mengatakan, tak mudah membangun kembali negara yang selama ini mengalami kemunduran ekonomi. Begitu juga membatasi kekuatan pemerintah otoriter dan membangun kembali identitas nasional yang lebih inklusif.
Terkait kekerasan terhadap muslim ia berjanji pelaku akan segera dibawa ke pengadilan. Ia pun berjanji akan segera menghentikan kekerasan tersebut.Ia meyakini kekerasan dan ketidakpuasan antar etnis akan segera menghilang dengan berjalannya reformasi seperti pemberontak Kachin yang melawan militer Myanmar.
Namun banyak pihak tak lupa dengan pidato ketika menanggapi kerusuhan yang terjadi di Rakhine yang menyebabkan ratusan umat muslim Rohingya tewas.
Ia ketika itu mengatakan etnis Rohingya bukan bagian dari Burma. Ia pun menyatakan solusi untuk mengakhiri konflik adalah dengan mengusir mereka keluar.