REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Hatta Rajasa menyayangkan pengusaha swasta yang tidak tertarik untuk membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pulau Kalimantan.
“Kenapa SPBU kurang menarik untuk pengusaha swasta, karena volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bisa dijual (dalam jumlah) kecil atau eceran, sehingga (pengusaha) swasta tidak tertarik,” ujarnya saat pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Koridor Kalimantan di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (11/6).
Berdasarkan fakta tersebut, pemerintah berpikir untuk memberi insentif fiskal untuk merangsang pertumbuhan SPBU. “Nanti kalau kuota BBM di SPBU sudah sesuai yang diharapkan maka kami tidak memberikan insentif lagi,” ucapnya.
Dia berharap, dengan bertambahnya SPBU, sehingga penyelewangan BBM subsidi dapat dikurangi. Apalagi, dia melanjutkan, masalah-masalah situasi BBM di jakarta sedang hangat karena apakah harga BBM jadi naik. “Harga BBM akan naik,” ujarnya.
Dia menuturkan harga BBM bersubsidi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter dan BBM jenis solar yang semula Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter. “Kenaikan solar tidak terlalu besar karena ini menyangkut angkutan logistik supaya bebannya tidak berat, terutama terhadap inflasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika