REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Mahyudin menilai, para politikus harus terus menjunjung nilai-nilai Pancasila. Berbagai kisruh yang disajikan sejumlah partai politik beberapa waktu terakhir, lanjutnya, menjadi tanda bagi politikus untuk kembali berkiblat kepada Pancasila.
"Sekarang yang paling penting ditanamkan adalah nilai-nilai Pancasila, kebersamaan, gotong royong. Ini yang diperkuat di dalam para pemimpin, elite-elite partai " kata Mahyudin kepada Republika, Senin (16/3).
Mahyudin mengatakan, para politikus seharusnya menyadari bahwa perbedaan adalah hal yang biasa dalam kehidupam berdemokrasi. Bahkan, perbedaan itu, lanjutnya, adalah berkah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Tapi mereka (elite partai) mungkin agak lalai, kadang perbedaan itu membuat sebuah pertikaian karena ego ingin menang sendiri. Saya harap hal-hal seperti ini ke depan lebih baik," ujarnya.
Menurut polikus partai Golkar ini, untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila, ada baiknya parpol rutin memberikan pendidikan kepada para kadernya. Pendidikan tentang nilai Pancasila pun, lanjutnya, juga penting ditanamkan sejak dini kepada anak bangsa yang nantinya akan menjadi politikus dan kader partai.
"Di partai sendiri ada pendidikan-pendidikan semacam Diklat kader dan lain-lain. Bahkan kalau parpol mengadakan kegiatan dengan mengundang MPR untuk beri pencerahan dalam kegiatan-kegiatan, seperti sosialisasi Empat Pilar MPR RI itu. Kalau diundang, MPR siap untuk berikan sosialisasi tersebut," kata Mahyudi.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, berbagai kisruh yang disajikan partai politik belakangan membuat semakin banyak masyarakat yang pesimistis dengan dunia politik Indonesia.
"Politik kita belakangan ini diramaikan dengan ada yang sampai berkelahi pukul-pukulan. Kita juga baca di media begitu si A terpilih jadi Bupati lawannya dihabisi dan kemudian dipilih teman-temannya," kata Zulkifli, Rabu (11/3).
Untuk mengatasi permasalahan politik yang terus berlarut, Zulkifli mengingatkan para politisi untuk kembali berkiblat kepada Pancasila.
"Di situ dikembangkan politik kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945 dan sebagainya. Kalau politik kebangsaan itu kita kembangkan, tidak ada lagi kelompok golongan yang mementingkan kepentingan sendkri atau golongan. Parpol bukan kelompok golongan, tapi parpol itu harus sama dengan apa yang dirasakan rakyat," jelasnya.
