REPUBLIKA.CO.ID, MELAWI -- Wakil Ketua MPR Oesman Sapta mengingatkan agar jangan ada yang mengoyak-oyak Empat Pilar MPR RI. Jangan mengaku sebagai bangsa Indonesia kalau mengoyak Empat Pilar MPR RI (Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara).

 

Selama ini, kata dia masih ada yang menganggap Pancasila sudah kuno, UUD tidak perlu, dan mengabaikan Bhinneka Tunggal Ika. Padahal, lanjut Wakil Ketua MPR dari kelompok DPD ini, jika tidak ada nasionalisme maka tidak ada kemakmuran.

 

"Kalau mengaku bangsa Indonesia jangan mengoyak-ngoyak Empat Pilar," kata Oesman Sapta saat membuka sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Pendopo Kediaman Bupati Melawi, Kabupaten Melawi Kalimantan Barat, Senin (16/3).

 

Menurut Oesman, MPR menjalankan amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD). Dalam UU itu MPR mendapat tugas khusus untuk mensosialisasikan nilai-nilai kebangsaan. 

 

"Saya sedih ketika ditanya tentang Empat Pilar, jawabannya adalah yang penting urusan perut dulu. Keduanya harus berjalan beriringan. Perlu bersama-sama membangun nasionalisme dan kemakmuran," katanya.

 

Oesman mengatakan MPR mengambil peran dalam mengatasi empat problematika bangsa. Keempat problematika bangsa itu adalah pertama, masih lemahnya penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kedua, masih lemahnya kesadaran terhadap hukum dan konstitusi. Ketiga, problematika akibat sistem pemerintah masa lalu yang sentralistik sehingga abai terhadap pembangunan di daerah. Keempat, tidak berkembangnya pemahaman atas kebinnekaan dan kemajemukan bangsa.