REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Mahyudin mewanti-wanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) jelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tingkat SMP sederajat pada 4-7 Mei pekan depan. Mahyudin mengatakan, jangan sampai kebocoran seperti saat pelaksanaan UN SMA beberapa waktu lalu kembali terulang.

"Masalah ini (kebocoran) adalah masalah yang selalu terulang hampir tiap tahun penyelenggaraan UN. Perlu evaluasi dan penanganan yang lebih serius dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang, terutama pada saat UN SMP yang akan segera dilaksanakan," kata Mahyudin, Sabtu (2/5).

Mahyudin menilai, selama ini, terus terjadinya kebocoran soal disebabkan karena sistem pengawasan yang masih lemah. Politikus Partai Golkar itu pun mengatakan, sudah menjadi tanggung jawab Mendikbud untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan UN.

"Menurut saya, sistem pengawasannya yang harus diperbaiki. Kalau penegakan hukumnya saya kira sudah sesuai UU yang berlaku. Jadi, lebih diutamakan pencegahan dengan pengawasan yang ketat," ujarnya.

Ujian Nasional (UN) tingkat SMP dan sederajat akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada 4-7 Mei pekan depan. Sebanyak 50.515 sekolah dan 3,7 juta peserta akan mengikut UN. Sedangkan, 9.300 peserta akan mengikuti ujian berbasis komputer atau computer based testing (CBT).