REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Konsep pembangunan berdasarkan vivi misi presiden ternyata banyak mengundang masalah. Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono mengatakan salah satu masalah yang ada misalnya sulit mensinergikan konsep pembangunan berdasar visi misi presiden ini dari dari pusat sampai daerah. Sebab, antara antara presiden dan para kepala daerah berbeda partai dan visi misinya.

Bambang Sadono menyatakan hal itu ketika berbicara sebagai keynote speech dalam Seminar Nasional di Balai Sidang Universitas Indonesia di Kampus UI Depok, Rabu (29/7). Seminar yang diselenggarakan Badan Pengkajian MPR bekerjasama dengan Institute of Leadership Development (iLeaD) UI ini diikuti sekitar 250 mahasiswa dari UI dan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia.

Seminar nasional yang diselenggarakan di UI, menurut Bambang Sadono, salah satu tujuannya untuk mendapatkan masukan apakah memang Indonesia membutuhkan konsep pembangunan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan, dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalau memang dibutuhkan, kata Bambang, siapa yang menyusunkan.

"Kalau konsep pembangunan sekarang ini yang membuat DPR. Dengan demikian tingkatnya undang-undang. Kalau mau diangkat lebih tinggi lagi, yang membuat konsep pembangunan itu diserahkan ke MPR, dan ini akan jadi masalah juga nama produknya apa? Untuk itulah melalui seminar nasional ini kita mengolah dan mengkaji apakah kita membutuhkan konsep pembangunan nasional model GBHN ini memang diperlukan" ujar dia.

Seminar nasional di UI menampilkan sejumlah narasumber  pakar hukum tatanegara dari UI seperti Satrio Arinanto, Yusril Ihza Mahendra, Arief Munandar. Turut hadir Rektor UI Mohammad Anis, dan anggota MPR antara lain Okky Asokawati (Fraksi PPP), dan Aryo Djojohadikusumo (Fraksi Gerindra).

Rektor Universitas Indonesia Mohamad Anis menyambut baik seminar nasional bertema: Reformasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN sebagai Pelaksanaan Asas Kedaulatan Rakat ini.

"Saya yakin, apa yang digagas oleh MPR ini tujuannya adalah untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita bernegara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu untuk kesejahteraan rakyat," kata Mohamad Anis.

Tapi, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat itu, menurut Anis, butuh kepemimpinan. Seorang pemimpin, kata dia harus punya kepemimpinan atau leadership, dan harus steril dari kepentingan politik.