REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah masih akan menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan yang bisa menghambat program wajib belajar 12 tahun itu adalah,  kesiapan dan kemauan masyarakat untuk mengikuti program tersebut.

Terbukti ada banyak kasus, dimana orangtua siswa tidak mengizinkan anaknya bersekolah, karena  si anak terlanjur menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Sayangnya Hingga kini kasus seperti itu masih gampang ditemukan, terlebih di desa terpencil dan daerah pedalaman.

Pernyataan itu disampaikan Pimpinan Fraksi PPP MPR RI Dr Eni Marlinawati saat menjadi narasumber pada acara sosialisasi 4 Pilar MPR yang disiarkan secara langsung Protiga RRI, Selasa (1/9). Bersama Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Drs. Utut Adianto, keduanya  membahas tema Wajib Belajar.

Umumnya, kata Eni Marlinawati orangtua akan merasa rugi jika anaknya bersekolah. Karena dengan bersekolah,  anak tersebut tidak bisa bekerja sehingga menghambat perekonomian keluarga."Dalam kasus seperti ini negara tidak bisa ikut campur terlalu jauh, karena masalah itu bersifat pribadi", kata Eni Marlinawati menambahkan.

Pernyataan serupa disampaikan Utut Adianto. Menurut salah satu pecatur terbaik Indonesia, ini selain masalah ekonomi, persoalan seputar kesiapan  guru juga bisa menghambat keberhasilan program wajib belajar 12 tahun. Seharusnya guru, kata Utut  tidak menjadi persoalan, karena jumlahnya cukup memadai.

"Cuma keingan guru agar diangkat menjadi PNS yang hingga kini belum bisa dipenuhi oleh negara, dan itu bisa menjadi persoalan dibelakang hari," kata utut.

Pasalnya, secara ekonomi memang terjadi kesenjangan yang sangat lebar antara guru negeri dan bukan negeri. Dan kesenjangan ekonomi seperti itu bisa berdampak buruk pada kesiapan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun.