REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja aIswan Abdullah, meminta kepada MPR untuk mendorong pemerintah agar menolak PHK besar-besaran yang mulai dirasakan oleh buruh. PHK tersebut dinilai karena faktor pelemahan ruipiah dan pelambatan ekonomi.

''Kami harap MPR mendorong pemerintah untuk memberikan insentif terhdap pengusaha dan untuk mencegah terjadinya PHK,'' kata Iswan saat bertemu dengan ketua MPR Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (7/9)

Selain itu, KSPI juga meminta MPR untuk mendorong pemerintah memperbaiki program jaminan kesehatan nasional yang dicanangkan pemerintah. Mereka juga protes terkait dengan penghapusan syarat kewajiban kemampuan berbahasa Indonesia oleh pemerintah, yang dinilai tidak berpihak terhadap buruh lokal.

''Kami miris, ketika pekerja kita di PHK. Tapi pemerntah mempermudah tenaga asing khususnya dari Cina,'' ujar Iswan.

Iswan menyebutkan, data terakhir sudah ada 16 ribu tenga kerja yang berasal dari Cina. Bahkan mereka mengancam, kalau pemerintah tidak tegas. Buruh akan melakukan sweeping terhadap pekerja cina.

Ketua MPR Zulkifli Hasan mengungkapkan, pekerja Cina yang berada di Indonesia sebanyak 79 ribu orang. Namun, karena ekonomi lesu, saat ini tinggal 60 ribu orang. Ia meminta kepada buruh untuk tidak melakukan aksi anarkis, karena hal itu justru akan menimbulkan dampak yang negatif dari rakyat.

''Jangan sembarangan sweeping tenaga kerja Cina. Orang indonesia banyak di Hongkong dan Malaysia. Jutaan tenaga kerja kita diluar negeri. Jangan gampang marah, pikir dulu,'' tegasnya.