REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil ketua MPR Mahyudin mengatakan dengan disahkannya Panitia Khusus atau Pansus Pelindo II, tidak membuat kasus tersebut menjadi semakin gaduh. Pansus sedianya menjadi pintu masuk bagi penegak hukum untuk melihat apakah masalah di Pelindo II ini bermasalah atau tidak.

Menanggapi pansus, ia berharap agar pansus dapat berjalan sebagaimana mestinya. Mahyudin mengaku malu, dwelling time yang selama ini dijalankan terlalu lama. Belum lagi pemerintah yang terus menerus gaduh.

''Mudah-mudahan pansus bisa bekerja baik, jangan justru menambah kegaduhan. Karena kan bisa juga masuk pansus tidak menyelesaikan masalah, malah gaduhnya yang lebih ramai,'' kata Mahyudin, kepada wartawan, usai menjadi keynote speaker dalam sosialisasi Empat Pilar, di Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Selasa (6/10).

Politisi Golkar itu menerangkan, kegaduhan berawal dari perbedaan pendapat Rizal Ramli dan RJ Lino sebagai dirut Pelindo II. Ia menjelaskan, menurut Rizal, kereta api di pelabuhan penting untuk mengatasi dwelling time. Sementara menurut RJ Lino, kereta api tidak efisien mempersingkat waktu dwelling time.

''Makanya pansus menyelediki itu yang mana yang benar. Kita berharap baiklah,'' ujar Mahyudin.

Kemarin, rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Fahri Hamzah, menyetujui pembentukan Pansus untuk menyelidiki kasus Pelindo II, yang sempat membuat Komjen Budi Waseso dimutasi menjadi Kepala BNN, akibat menggeledah kantor RJ Lino.