REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat RI Zukifli Hasan meminta Presiden Joko Widoro dan kementerian terkait untuk lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur transportasi dan pertanian untuk menopang perekonomian masyarakat.
"Kemarin saya ikut mendampingi Presiden Jokowi saat meninjau perkembangan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Sabahbalau, Lampung Selatan, dan antara lain bertemu dengan Menteri PU dan Perumahan Rakyat, telah mengingatkan dan meminta perhatian semua hal itu," ujar Zulkifli Hasan kepada wartawan, usai menghadiri syukuran HUT ke-47 Surat Kabar Harian Lampung Ekspres Plus, di Bandarlampung, Sabtu.
Menurut Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan putra Lampung itu, secara khusus juga telah meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan perbaikan jalan-jalan di daerah-daerah di Lampung, perbaikan sarana irigasi dan infrastruktur pertanian termasuk waduk-waduk yang ada agar dapat berfungsi secara optimal.
"Pemerintah perlu menyiapkan anggaran lebih besar untuk perbaikan kerusakan jalan, sarana irigasi dan infrastruktur pertanian itu, termasuk yang ada di kabupaten dan daerah-daerah di Lampung ini," ujar Zulkifli pula. Dia menegaskan bahwa semua permintaan itu disetujui oleh pemerintah dan diharapkan dapat segera direalisasikan.
Zulkifli juga menyampaikan bahwa kepada Presiden Jokowi secara khusus telah menyampaikan terima kasih atas nama masyarakat Lampung atas telah dibangun Jalan Tol Trans Sumatera dari Lampung, mengingat jalan tol itu sudah lama didambakan masyarakat daerah ini. "Saya sampaikan terima kasih masyarakat Lampung jalan tol sudah dibangun," katanya pula.
Selaku Ketua MPR saat mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan di Lampung itu, Zulkifli menegaskan bahwa Kementerian PU dan Perumahan Rakyat dipastikan akan menganggarkan pembangunan dan perbaikan jalan-jalan kabupaten dan kota di Lampung melebihi sebelumnya.
Menurut dia, masih banyak program pembangunan lainnya yang disarankan dan diminta untuk dilaksanakan oleh pemerintah melalui kementerian terkait, terutama juga prioritas untuk dijalankan di Provinsi Lampung. "Apalagi yang bisa dibantu untuk Lampung. Mumpung masih Ketua MPR," kata Zulkifli pula.
Namun saat ditanya tentang adanya pembicaraan dengan Presiden Jokowi berkaitan rencana perombakan kabinet, Zulkifli menjawab bahwa soal reshuffle kabinet itu adalah urusan dan hak prerogatif presiden yang tidak perlu terlalu banyak dicampuri.
"Soal reshuffle itu hak Presiden," katanya lagi.
Terkait adanya Surat Edaran Kapolri tentang ujaran kebencian Ketua MPR ini menyatakan bahwa bangsa Indonesia memang sudah seharusnya tetap menjaga etika dan tata krama atau sopan santun serta ketertiban dalam masyarakat, sehingga semuanya perlu diatur dengan baik agar tidak ada orang yang sembarangan berkata dan berpendapat yang melanggar aturan berlaku di tengah masyarakat dengan menyebarkan kebencian maupun permusuhan satu sama lainnya.
Zulkifli menegaskan bahwa Edaran Kapolri itu bagus untuk mengingatkan kembali masyarakat kita agar kembali dan tetap menjaga tata krama, etika, dan kesantunan sebagaimana mestinya.
