REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum PAN Zukifli Hasan, mengakui dirinya yang meminta kepada presiden Jokowi untuk mengubah Koalisi Indonesia Hebat atau KIH menjadi Partai Pendukung Pemerintah.
Ia mengungkapkan usulan tersebut disampaikan saat berjumpa dengan Presiden Jokowi, Megawati, Wiranto, serta Surya paloh.
''Saya bersyukur KIH membubarkan diri dan menjadi partai pendukung pemerintah. Saya berhasil, itu saya yang minta,'' kata Zulikifli, kepada wartawan di ruang kerjanya, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/11).
Ia mengapresiasi keputusan presiden dengan partai tidak ada lagi KIH, yang ada partai pendukung. Di daerah, kata dia, sudah tidak ada lagi KMP-KIH, mereka semua sudah membaur satu sama lain.
Usulan tersebut, menurutnya merupakan hasil keputusan PAN. Sebab, KMP-KIH sudah tidak lagi relevan. Apalagi, tantangan dari luar cukup berat, terutama persoalan ekonomi dunia.
''Saya sampaikan tolonglah jangan lagi KMP-KIH, jangan lagi berkelompok. Saya usulkan, yasudah, bentuk saja partai pendukung pemerintah dan tidak mendukung,'' ujar Ketua Umum PAN tersebut.
Partai pendukung ataupun tidak mendukung ini, jelas dia, sifatnya lebih kepada menyatakan sikap terhadap kebijakan, bukan mementingkan kelompok tertentu, dan tidak ada lagi pengkotak-kotakan lagi. Karena, partai politik tujuannya sama, yaitu untuk kesejahteraan rakyat.
''Alhamdulilah saya bersyukur presiden tidak lagi mempersoalkan KIH atau KMP, tapi sudah masuk pada apakah mendukung kebijkan pemerintah atau tidak,'' jelas dia.
Zulkifli menegaskan kembali bahwa PAN merupakan partai pendukung dan bergabung dengan pemerintah. ''Kalau PAN jelas sudah,'' ucap dia.
Pertemuan Jokowi-JK dengan KIH digelar di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (12/11), pukul 18.30 WIB hingga 21.00 WIB. Selain Jokowi-JK, hadir 5 orang ketua umum parpol KIH, yaitu Megawati (PDIP), Surya Paloh (NasDem), Muhaimin Iskandar (PKB), Wiranto (Hanura) dan Romahurmuziy (PPP), serta para sekjen.
Mengenai ketidakhadirannya dalam rapat tersebut, Zulkifli menyatakan yang diundang hanyalah partai-partai KIH. Sehingga ia tidak berkewajiban datang. Namun, hingga kini ia mengakui belum ada lagi undangan rapat dengan partai-partai pendukung pemerintah.
''Kalau presiden undang saya pasti datang,'' katanya.
