REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, menyesalkan sikap pemerintah yang mengumumkan penurunan harga BBM saat DPR sedang masuk masa reses.

Apalagi, pemerintah tanpa berkoordinasi dengan DPR melakukan pemungutan dana dari rakyat sebesar Rp 200 hingga Rp 300.

Dana tersebut dimaksudkan sebagai dana ketahanan energi dan energi terbarukan. Namun, pemungutan dana tersebut dinilai tidak memiliki landasan hukum.

''Sepantasnya itu, hal-hal yang besar seperi ini diputuskan saat DPR masih aktif sidang, sehingga bisa langsung dikoreksi atau didialogkan. Sehingga kalau oke ya oke, kalau tidak oke ya hentikan,'' kata Hidayat, Selasa (29/12).

Menurutnya, kalau keputusan tersebut diambil dalam posisi reses membuat persoalan menjadi gantung, sementara masalahnya terus berjalan.

''Kalau ternyata itu bermasalah risikonya akan susah untuk semua,'' jelasnya.

Oleh karena itu, DPR harus mengundang menteri terkait, karena banyak pihak yang mempertanyakan azas hukum, azas pertanggungjawaban dan kepatutannya.

''Ini kan rakyat lagi susah. Mau liburan natal dan tahun baru saja macetnya luar biasa. Jadi keadaan ini lagi susah, PHK dimana-mana, harga barang naik, Eh malah dipaksakan seolah-olah rakyat menyumbang kepada negara. Jadi memang layak untuk dijelaskan,'' ujar politisi PKS tersebut.

Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan lagi pemungutan , karena secara awam saja orang akan melihat, ketika harga minyak dunia turun, inilah saatnya pemerintah membahagiakan rakyatnya yang lagi susah.

''Bukan Kemudian malah diambil pungutan dana ketahanan energi. Sehingga rakyat patut bertanya, karena tidak secara khusus terkait,'' ucapnya.

(Baca juga: Pemerintah Dinilai tak Jujur Tentukan Harga BBM)