REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA -- Wakil ketua MPR Mahyudin, resmi menjabat sebagai ketua Umum setelah Menkumham resmi mengeluarkan SK AHU_110.A01.08/2015.
Pemilihan Mahyudin setelah HKTI melakukan Munas di Asrama Haji, 29 Agustus hingga 31 Juli 2015.
Hal tersebut untuk menegaskan bahwa kepengurusan HKTI yang resmi hanya ada dibawah kepemimpinanya, setelah ada dua versi HKTI di bawah Prabowo.
Mahyudin mengatakan, ada 175 pengurus yang mengisi HKTI, dan akan melakukan pelantikan pada 28 Januari di Balai Kartini, setelah baru menggelar Rakernas.
''Secara hukum tidak ada lagi dualisme. Karena gugatannya panjang dan dimenangkan oleh Oesman Sapta. Otomatis tidak ada lagi HKTI yang lain,'' kata Mahyudin, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/1)
Sehingga, jika ada yang ingin bergabung, pihaknya sangat terbuka, termasuk dari HKTI versi Prabowi. Ia menilai, dirinya sebagai ketua umum ingin ada kelompok-kelompok yang hanya maumenang-menangan, tapi bagaimana memakmurkan rakyat Indonesia dengan memberdayakan petani untuk program swasembada nasional.
''Kami tidak mengenal HKTI yang lain karena hanya satu HKTI. Kami ingin memajukan petani di Indonesia, untuk meningkatkan kualitas petani,'' ujar dia.
Persoalan petani di Indonesia, kata dia, selama ini tidak ada yang dapat menjembatani petani dengan baik, sehingga keuntungan lebih banyak didapat para pedagang. Pemerintah semestinya terus menggencarkan program subsidi pupuk, serta memberikan kredit mudah dan murah.
''Di Indonesia, kredit untuk petanimasih diatas 8 persen. Jangan sampai pedagangnya untungnya berlipat ganda petaninya tidak maju-maju,'' katanya.
Untuk itu, salah satu langkah yang dilakukan HKTI saat ini adalah, bekerjasama dengan KASAD untuk memanfaatkan lahan-lahan yang tidak optimal. Karena lahan pertanian makin berkurang karena ledakan jumlah penduduk, sehingga jika lahannya sempit akan kurang optimal.
