REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Mahyudin sepakat dana untuk partai politik dinaikkan. Ia yakin dengan adanya kenaikan alokasi dana per satu suara yang diraih partai politik akan menghindarkan terjadinya korupsi kader parpol.

Menurutnya, saat ini dana untuk parpol per satu suara masih cukup kecil. "Dana parpol itu juga saya kira agar menekan korupsi di dalam dunia politik di Indonesia," kata Mahyudin, di Tabalong, Kalimantan Selatan, Jumat (1/4).

Politisi Golkar tersebut menilai, dana alokasi untuk parpol per satu suara cukup kecil yakni Rp 108. Oleh karena itu, setuju jika dana alokasi untuk Parpol per satu suara adalah Rp 5.000.

"Saya kira bagus, itu juga saya kira lebih dari cukup kalau pemilu itu lebih besar dari kebutuhan itu, yang sekarang kita tanyakan setiap Caleg misalnya menggunakan dana yang sangat besar untuk menjadi Anggota DPR dan DPRD, ya tentu bisa menjadi pemikiran itu bisa," ucap dia..

Namun, untuk menopang kenaikan dana Parpil, ia melihat sistem pemilu suara terbanyak perlu di tinjau kembali, untuk dikembalikan sistem proporsional tertutup jadi orang memilih partai. Karena, dengan sistem proporsional terbuka masing-masing caleg tetap mengeluarkan dana pribadi dan sulit dikontrol.

"Karena mahalnya bianya politik untuk dana kampanye, pasti ada korelasi dengan tingginya angka korupsi di Anggota-Anggota Dewan," jelas dia.

Sebelumnya, wakil ketua DPR Fadli Zon mengusulkan pendaan partai politik oleh negara dinaikan dari Rp 108, menjadi Rp 5000 per perolehan satu suara. Menurutnya, partai selama ini kesulitan melakukan penggalangan dana, karena hanya mengandalkan iuran anggota.