REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Banyak keberhasilan diraih Indonesia setelah 18 tahun reformasi seperti otonomi daerah dan demokrasi langsung. Namun, Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan reformasi berjalan kebablasan dan tidak sesuai dengan cita-cita Indonesia merdeka, sehingga ada yang menginginkan Indonesia kembali ke UUD Tahun 1945.

Zulkifli mengatakan, kesenjangan antara kaya dan miskin, Jawa dan luar Jawa semakin lebar, dimana yang kaya makin kaya, sementara yang miskin makin miskin. "Kesenjangan antara Jawa dengan luar Jawa sangat memprihatinkan, bahkan ada penduduk di luar Jawa tidak memiliki jamban. Tantangan kita adalah soal kesenjangan antara kaya dan miskin dan Jawa-luar Jawa," kata dia, dalam Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, (23/5).

Zulkifli menambahkan, bangsa ini mengalami distorsi dalam demokrasi, di mana kedaulatan yang seharusnya di tangan rakyat menjadi mahal. Untuk ikut dalam pesta demokrasi saja, diperlukan biaya yang tinggi sehingga memerlukan sponsor. Sponsor itulah yang akhirnya menentukan arah demokrasi.

Dari aspirasi yang masuk ke MPR, Zullkifli ada yang menginginkan perlunya haluan negara. Haluan negara yang diinginkan adalah haluan yang komprehensif dan mampu menjangkau pembangunan hingga 50 tahun ke depan.

Menurutnya, seluruh fraksi di MPR sudah sepakat untuk melakukan tahapan demi merealiasikan keinginan untuk memwujudkan adanya haluan negara. Di acara konvensi inilah Zulkifli ingin mendapat masukan terkait muatan-muatan haluan negara.