REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi langkah Panglima TNI mengizinkan Muslimah TNI menggunakan jilbab. Bahkan, ia mengatakan hal tersebut menjadi hadiah Lebaran bagi Muslimah TNI.

Keputusan TNI itu, dia mengatakan sudah sewajarnya karena memang Indonesia merupakan negara Pancasila, dengan sila pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan atau dicurigai.

"Karena memang itu sejalan saja dengan prinsip Pancasila, dan pemerintah sudah menjadikan 1 Juni Hari Pancasila sehingga tentu penting dilaksanakan," kata Hidayat, di rumah dinasnya, Jalan Kemang Selatan, Jakarta, Kamis (7/7).

Selain itu, sudah ada bukti diperbolehkan Polwan berjilbab ternyata tidak menimbulkan masalah. Padahal, sempat dikhawatirkan akan ada diskriminasi, polisi tidak dekat dengan masyarakat bahkan radikalisasi. Menurutnya, apa yang terjadi dengan Polwan adalah kondisi sebenarnya di masyarakat, yang justru nyaman dengan adanya Polwan yang berjilbab.

Hidayat menuturkan, unsur keamanan negara salah satunya adalah sejauh mana aparat keamanannya dekat dengan masyarakat, melalui simbol keagamaan. Sehingga, jilbab merupakan salah satu cara yang cukup efektif untuk menghadirkan ketahanan semesta.

Dia mengatakan dulu jilbab pernah akan diizinkan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Tapi karena beragam pro-kontra dan belum ada pembanding dengan Polwan, akhirnya dia hanya mengizinkan untuk Aceh.

"Saya berharap, dalam rapat terdekat dengan komisi I, akan menyampaikan apresiasi kepada panglima, dan akan ditindaklanjuti dengan adanya surat keputusan dari Panglima TNI," katanya.

Apalagi, Hidayat menyebutkan tidak ada persoalan terkait keputusan ini di internal TNI. Adanya beragama peristiwa bom dan teror, merupakan bentuk penyimpangan perilaku beragama. Kalau kemudian ada orang yang ingin melaksanakan perintah agama dengan baik, itu akan mempersempit gerak dari teroris.

Jadi, ini adalah cara yang lain untuk memperbesar Islam yang moderat, mengamalkan Pancasila dan sekaligus mengoreksi pemahaman yang menyimpang. "Yang penting, pernyataan beliau (Panglima TNI) diperkuat dengan surat keputusan, apalagi ini negara hukum. Sehingga displin itu bisa terukur lewat aturan. Saya yakin semua umat Islam akan mendukung beliau dan mendekatkan TNI dengan umat Islam," tutur politisi PKS ini.

(Baca Juga: FPKS Apresiasi Jilbab Bagi Anggota TNI Wanita)