REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota MPR RI Fraksi PPP Arwani Tomafi mengatakan,dalam demokrasi politik pada masa Orde Baru dan sekarang ini sangat beda sekali. Saat Orde Baru, demokrasi seolah-olah sudah diatur dengan sistem demokrasi terpimpin.

Namun dalam era sekarang, rakyat bisa memilih pemimpinnya sendiri, bebas mengeluarkan berpendapat, dan kebebasan lainnya. "Rakyat bebas memilih pemimpin yang dianggap mampu melaksanakan tugas untuk mensejahterakan," kata Arwani, dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/10). 

Meski demikian, Arwani mengakui demokrasi saat ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah biaya politik menjadi tinggi, baik yang dikeluarkan rakyat maupun partai politik. Ia mencontohkan, dalam pemilihan Presiden pada masa Orde Baru, cukup dimusyawarahkan di MPR. Sekarang, calon Presiden harus turun ke berbagai daerah untuk menemui rakyat. 

Kendala yang dihadapi bukan hanya itu saja, lanjut Arwani, demokrasi saat ini juga dibayangi oleh potensi konflik sosial. Meski ia mengganggap semua proses yang dilalui demi menuju demokrasi yang mencerdaskan.

Arwani berharap, agar partai politik memperluas cakupan segmennya, partai politik perlu terjun ke lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus. Menurutnya, kesadaran anak-anak muda dalam dunia politik mulai meningkat, sebab partainya sering disambangi oleh para mahasiswa dan pemuda.

Kehadiran anak-anak muda itu menurut Arwani harus dimaksimalkan oleh partai politik untuk menjadikan mereka sebagai kader-kader partai. Baginya, kualitas pemilu bisa diukur dari kehadiran pemilih ke TPS. Selama ini, Pemilu dianggap bukan kewajiban, dan mengakibatkan tingkat partisipasi rendah. "Semakin banyak pemilih datang ke TPS berarti pemilu semakin meningkat mutunya," ucap dia.