REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota MPR dari Fraksi PDIP Yosep Umar Hadi menyebutkan, penguatan MPR menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Bahkan, semua fraksi sepakat untuk memperkuat kelembagaan MPR. Dengan penguatan, MPR bisa melakukan check and balances, serta kontrol terhadap lembaga-lembaga negara lainnya yang mendapat wewenang dari konstitusi.
Check and balances itu dilakukan melalui penyampaian laporan kinerja lembaga negara dalam sidang tahunan MPR. "Untuk kelembagaan MPR semua fraksi di MPR sudah sepakat bahwa lembaga MPR perlu diperkuat," kata Yosep, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/10).
Menurut Yosep, penguatan lembaga MPR sama seperti lembaga negara lainnya, agar tidak menjadi lembaga negara yang statis. MPR bisa melakukan checks and balances seperti yang dilakukan lembaga negara lain karena MPR juga representasi dari rakyat.
Yosep mencontohkan, check and balances itu dilakukan melalui penyusunan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Kajian tentang GBHN sudah disampaikan kepada fraksi-fraksi di MPR. "Pada tahun 2017 mungkin dilakukan amandemen UUD terkait dengan GBHN itu," kata dia.
Dalam penguatan kelembagaan MPR, lanjut dia, selain GBHN, MPR juga meminta kewenangan untuk mengundang lembaga negara dalam sidang tahunan MPR. Lembaga negara menyampaikan laporan kinerjanya dalam sidang tahunan MPR.
Sementara itu anggota MPR dari kelompok DPD Ahmad Muqowam berpendapat, penguatan lembaga MPR juga berarti penguatan lembaga DPR dan DPD. Sebab, anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD.
"Penguatan lembaga MPR sekaligus penguatan DPR dan DPD," katanya.
Muqowam menilai, MPR perlu diperkuat karena tidak ada lembaga tertinggi lagi di republik ini. Karen itu, MPR harus setingkat lebih tinggi dan selangkah di depan dibanding lembaga negara lainnya.
Muqowam juga sepakat MPR bisa melakukan check and balances terhadap lembaga negara yang diberikan wewenang dari konstitusi. "MPR bisa meminta lembaga negara menyampaikan laporan kinerja dalam sidang tahunan MPR. Ini check and balances melalui MPR," katanya.
