REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota MPR dari Fraksi PDIP Yosep Umar Hadi menyebutkan, penguatan MPR menjadi isu hangat akhir-akhir ini. Bahkan, semua fraksi sepakat untuk memperkuat kelembagaan MPR. Dengan penguatan, MPR bisa melakukan check and balances, serta kontrol terhadap lembaga-lembaga negara lainnya yang mendapat wewenang dari konstitusi.
Check and balances itu dilakukan melalui penyampaian laporan kinerja lembaga negara dalam sidang tahunan MPR. "Untuk kelembagaan MPR semua fraksi di MPR sudah sepakat bahwa lembaga MPR perlu diperkuat," kata Yosep, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/10).
Menurut Yosep, penguatan lembaga MPR sama seperti lembaga negara lainnya, agar tidak menjadi lembaga negara yang statis. MPR bisa melakukan checks and balances seperti yang dilakukan lembaga negara lain karena MPR juga representasi dari rakyat.
Yosep mencontohkan, check and balances itu dilakukan melalui penyusunan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN. Kajian tentang GBHN sudah disampaikan kepada fraksi-fraksi di MPR. "Pada tahun 2017 mungkin dilakukan amandemen UUD terkait dengan GBHN itu," kata dia.