REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai, parade kebudayaan yang digelar saat Car Free Day  (CFD) dan mengambil tema Indonesia Kita, sangat tidak sesuai fakta di lapangan. Menurutnya, banyak aturan yang dilanggar panitia maupun peserta aksi yang ikut dalam acara tersebut.

"Itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi peraturan gubernur DKI, yang tidak membolehkan CFD untuk aktivitas partai politik. Apalagi, gubernur dengan tegas menyampaikan itu dilarang. Kalau disebut sebagai Indonesia Kita, menjadi pertanyaan besar, masa Indonesia Kita melanggar hukum," kata Hidayat, saat dihubungi, Ahad (4/12).

Hidayat menyatakan, Indonesia Kita itu seperti aksi yang disuarakan oleh Aksi Bela Islam 4/11 dan 212, yaitu tuntutannya penegakan hukum. Hidayat menilai, parade aksi super damai itu begitu luar biasa karena menataati hukum mulai dari tepat waktu, sampai tidak ada taman yang dirusak.

"Bandingkan dengan aksi ini. CFD ditunggangi untuk pawai partai. Apalagi, itu didominasi Golkar sama Nasdem. Bahkan, PDIP pun enggak ikut. Kalau kita lihat, parade mereka justru mereduksi makna Indonesia," ucapnya.

Berbeda, dikatakan Hidayat, aksi 2 Desember justru menunjukkan identitas Indonesia sebenarnya. Dimana jutaan orang ikut dalam aksi Bela Islam III, namun dapat berjalan dengan tertib, santun serta sesuai aturan.