REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menilai membangun semangat kebangkitan nasional saat ini dimulai dari kepedulian terhadap dunia pendidikan guna menciptakan sumber daya manusia berkualitas.
"Penciptaan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas ini harus diimbangi dengan upaya membangun ekonomi bangsa yang mandiri," kata Hidayat Nur Wahid ketika menjadi pembicara utama pada seminar nasional "Pendidikan Pilar Kekuatan Bangsa" dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Rabu (20/5).
Menurut pria yang akrab disapa HNW, membangun kebangkitan bangsa harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen bangsa dengan komitmen nasionalisme.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menceritakan, sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia dimulai dari lahirnya Gerakan Budi Utomo pada 20 Mei 1908 ketika seorang mahasiswa Stovia Jakarta menyadari pentingnya kualitas sumber daya manusia.
"Kesadaran ini yang kemudian semangat perjuangan bangsa Indonesia, dari perjuangan fisik menjadi perjuangan melalui jalur pendidikan dan intelektual," katanya.
HNW menambahkan, sebelumnya kebangkitan nasional melalui jalur pendidikan telah dirintis oleh organisasi Jamiatul Khair pada 1901 dan melalui kebangkitan ekonomi dengan didirikannya Serikat Dagang Islam (SDI) oleh H Samanhudi pada 1904.
Menurutnya, kebangkitan nasional Indonesia merupakan kontribusi berkelanjutan mulai dari tahun 1908, kemudian Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, serta Pancasila dan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.
"Kebangkitan nasional Indonesia adalah semangat kebersamaan, yang menghasilkan kesepakatan Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945. Kebersamaan ini perlu sampai saat ini dan kesempatan mendatang," jelasnya.
HNW juga menjelaskan, kaum terdidik dan terpelajar berperan penting dalam membangun kebangkitan nasional, seperti Bung Karno, Muhammad Natsir, serta anggota BPUPKI yang telah menyepakati Pancasila dan UUD 1945.
"Saat ini, peran kaum terdidik, terpelajar, dan masyarakat kampus, perlu dimunculkan kembali seperti pada masa lalu. Kita perlu menghadirkan kembali kaum terdidik, terpelajar, dan masyarakat kampus, untuk kebangkitan kembali Indonesia," ujarnya.
Hidayat menegaskan, menghadirkan kaum terdidik dan terpelajar bukan perkara mudah, karena perlu keterlibatan negara. Ia mencontohkan dalam kepentingan pendidikan, pasal 31 ayat 4 yang menyebutkan, negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen dana APBN dan APBD, untuk pendidikan nasional.
