REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan mengaku ada keanehan setelah 71 tahun merdeka dan 19 tahun reformasi. Yakni, berbagai pihak mengaku diperlakukan tidak adil sesuai nilai Pancasila.

Baik yang Muslim, Kristen, Hindu, maupun Buddha, semua merasakan adanya ketidakadilan tersebut. Sedangkan, substansi Pancasila adalah nilai gotong royong, senasib sepenanggungan, saling menghargai, mengasihi dan menghormati.

"Tapi, apa yang terjadi sebaliknya, merasa paling Pancasila. Kesenjangan masih tinggi, saling menyakiti, menghina, dan sebagainya," kata Zulkifli di acara Pengkajian Ramadhan PP Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (7/6).

Karena itu, kata Zulkifli, setidaknya ada dua hal yang perlu diluruskan. Pertama, aturannya undang-undangnya. Kedua yang harus ditekankan, yang berkuasa dan berdaulat adalah rakyat.

Aturan perundang-undangannya dengan komitmen dijalankan serta ditegakkan, dibarengi dengan kesadaran rakyat yang berdaulat, bukan karena iming-iming politik uang. ''Bila itu berjalan, maka tidak ada lagi penyelewengan dan perselingkuhan politik yang menyebabkan kesenjangan dan politik transaksional,'' katanya.

Zulkifli mengatakan klaim siapa yang paling Pancasilais menguat di masyarakat setelah pertarungan Pilkada DKI kemarin. Pemaknaan Pancasila dimaknai dengan sempit dan dangkal.

"Kalau dukung calon itu, seolah paling Pancasila dan Bhinneka. Kalau tidak dukung calon itu, dicap tidak Pancasila dan Bhinneka,'' kata Zulkifli.

Zulkifli menilai pemaknaan Pancasila yang dangkal ini dimainkan oleh pihak-pihak yang ingin mengenyampingkan peran umat Islam dalam berbangsa dan bernegara. Padahal, pemaknaan yang dangkal itu hanya karena umat Islam yang meminta haknya akan rasa keadilan.