REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi pemerintah yang mau berkomunikasi langung dengan GNPF MUI. Menurutnya, cara ini bisa meminimalisir kekhawatiran sebagian umat Islam atas suara negatif yang berkembang di masyarakat.

Hidayat berharap komunikasi langsung pemerintah melalui Presiden Joko Widodo dengan pimpinan GNPF-MUI ini bisa berlanjut. Komunikasi tersebut diyakini dapat membuka suara serta aspirasi sebagian umat Islam yang selama ini tersumbat oleh beberapa pihak yang tidak ingin adanya kesatupaduan antara pemerintah dan seluruh umat Islam di Indonesia.

"Penting disampaikan ke pemerintah bahwa komunikasi langsung dengan umat Islam itu penting, dibandingkan dengan komunikasi jalanan. Ini bisa menjaga dari pihak-pihak yang tidak ingin adanya kesatupaduan antara umat Islam, Pemerintah, TNI dan Polri," ujarnya, Kamis (29/6).

Dalam konteks demokrasi yang sehat, cara ini menjadi solusi terbaik antara kedua pihak. Karena itu pertemuan GNPF MUI dengan pemerintah penting untuk diproporsionalkan.

Artinya, pertemuan ini bukan hal yang tidak diduga, karena sejak awal tuntutan aksi 411 lalu adalah keinginan bertemu presiden. Tapi karena ada masukan pihak lain, presiden memilih tidak bertemu. Padahal Presiden Jokowi berharap seandainya ia bertemu perwakilan GNPF pada aksi 411 mungkin tidak seperti ini jadinya.

"Jadi menurut saya pertemuan kemarin jangan dimaknai GNPF MUI dianggap kalah atau selesai, ini bukan soal kalah dan menang, tapi niat awal gerakan ini menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Dan itu sudah disampaikan," katanya.

Walaupun banyak pihak berharap GNPF MUI jangan sampai terkesan terkooptasi oleh kepentingan pemerintah. Terpenting bagi GNPF MUI, kata Hidayat, tetap menjaga indepedensinya, sesuai tujuan dibentuk sebagai jalan menyelesaikan masalah antara pemerintah dengan sebagian ulama, tokoh dan umat Islam.