REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Polemik terkait studi kelayakan proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) akan segera diputuskan Juli ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan alternatif opsi yang dimiliki oleh pemerintah terkait studi kelayakan JSS terdiri dari dua opsi. 

Pertama, studi kelayakan akan dilakukan oleh pemrakarsa yaitu PT Graha Banten Lampung Sejahtera (GBLS) bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan core di bidang konstruksi.  Kedua, studi kelayakan tidak akan menggunakan pemrakarsa dan BUMN alias menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Ini tadi kita bahas kecenderungannya adalah kita membahas pendalaman terhadap dua ini. Dan kita putuskan pada bulan ini kita sudah akan tetapkan. Jadi, tidak banyak lagi alternatif kita," ujar Hatta dalam konferensi pers seusai memimpin rapat koordinasi di kantornya, Kamis (11/7).

Hatta menyebut pemrakarsa dan BUMN yang digandeng pada pekan depan akan memaparkan studi kelayakan yang akan dilakukan. Setelah diputuskan pada bulan ini, Hatta mengatakan studi kelayakan akan segera dilakukan. Harapannya, pemancangan tiang pertama atau ground breaking proyek ini dapat dilakukan pada akhir 2014. 

Saat dikonfirmasi wartawan terkait BUMN yang akan melakukan studi kelayakan, Hatta belum dapat menyebutkannya. Pelibatan BUMN merupakan usulan dari Tim Tujuh untuk mempertahankan Perpres 86 Tahun 2011 tentang KSISS/JSS.

Ikuti Whatsapp Channel Republika