REPUBLIKA.CO.ID,KAIRO--Partai Islam kedua terbesar Mesir pada Rabu menyatakan menolak seruan pemimpin tentara bagi unjuk rasa besar untuk memberinya amanat menghadapi kekerasan sesudah tentara menggulingkan presiden negara tersebut.

"Negara tidak perlu amanat untuk melakukan tugasnya selama dalam batas hukum," kata pernyataan partai Nour.

"Pelanggaran hukum harus ditangani negara, tapi pelanggaran hukum oleh negara mengancam keberadaan negara," katanya.

Kelompok Sunni pimpinan ulama berpengaruh Sheikh Yusuf Qaradawi mengeluarkan fatwa mendesak warga Mesir mengabaikan seruan panglima tentara untuk mengadakan unjukrasa mendukung tindakan keras terhadap "terorisme".

Ikatan Cendekiawan Muslim pada Rabu malam mengeluarkan fatwa, melarang warga Mesir menanggapi setiap panggilan mengarah ke perang saudara atau menutup-nutupi kekerasan terhadap pihak mana pun atau memicu hasutan.

Panglima tentara Mesir Jenderal Abdel Fattah Sisi pada Rabu menyerukan gerakan rakyat pada Jumat untuk mendukung tindakan keras pasukan keamanan terhadap "terorisme dan kekerasan".

Dengan ketegangan sudah berlangsung tinggi pada tiga pekan sesudah tentara menggulingkan Presiden Mohamed Moursi, seruan Sisi untuk berunjukrasa meningkatkan kemungkinan kekerasan maut lebih lanjut.

Seruan itu dikecam kelompok Islam di Mesir, yang menyebutnya panggilan untuk perang saudara menjelang unjukrasa besar mereka pada Jumat untuk menuntut pemulihan Moursi.