REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Keuangan Internasional (IFC), salah satu anak usaha Grup Bank Dunia, mendorong agar lebih banyak perempuan Indonesia yang menjadi bagian dari dewan direksi dari berbagai perusahaan di Tanah Air.
"Memiliki lebih banyak perempuan sebagai anggota dewan direksi tidaklah hanya semata isu keadilan gender," kata Manajer Program IFC di Indonesia, Moez Miaoui, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (6/8).
Menurut Moez, riset terbaru dalam bidang bisnis menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kinerja perusahaan dengan meningkatnya jumlah perempuan dalam dewan direksi. Di Indonesia, ujar dia, perempuan berjumlah lebih dari separuh tenaga kerja, tetapi hanya sekitar enam persen yang dapat menjadi dewan direksi dari perusahaan yang tercatat di bursa saham.
Ia mengemukakan bahwa statistik tersebut tidaklah unik dibanding dengan banyak negara di kawasan Asia.
Namun, lanjutnya, jumlah tersebut dinilai masih berada di bawah rata-rata dengan negara di kawasan Eropa (17 persen) dan Amerika Serikat (15 persen). IFC meyakini bahwa kaum perempuan adalah kekuatan penting guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tersebar merata dan bahwa keragaman gender merupakan faktor vital dalam kesuksesan dewan direksi suatu perusahaan.
Lembaga tersebut juga telah secara aktif mendorong partisipasi yang lebih besar dari perempuan dalam dewan direksi dan berencana untuk memperbesar presentase anggota direksi perempuan menjadi 30 persen pada 2015. "Di Asia Pasifik, kami harus berupaya mendidik dan mengubah paradigma, memperbaiki jasa layanan publik serta mendorong dunia usaha untuk mengidentifikasi dan menggunakan bakat perempuan," katanya.
IFC juga telah bekerja sama dengan sejumlah lembaga lainnya di Indonesia seperti Pusat Studi Pemerintahan Universitas Indonesia dan Instititut Pengembangan Manajemen Indonesia. Pada masa mendatang, inisiatif yang didorong IFC berfokus antara lain memberdayakan dan membangun kapasitas kaum perempuan dalam meraih posisi puncak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika